Waspadai Bencana Alam di Garut yang Bisa Hambat Pelaksanaan Pemilu

Garut - Kepolisian Resor Garut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum 14 Februari 2024 di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Hasil pemetaan khususnya wilayah selatan, untuk yang rawan bencana saat ini, yaitu longsor," kata Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Polisi Rohman Yonky Dilatha saat gelar pasukan Operasi Mantap Brata LodayaPengamanan Pemilu 2024 di Markas Polres Garut, Senin.

Ia menuturkan jajaran Polres Garut bersama TNI dan pemerintah daerah sudah meninjau langsung daerah yang masuk kategori rawan bencana alam dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan jalannya pesta demokrasi.

Daerah yang masuk rawan bencana alam, seperti longsor dan pergerakan tanah, adalah wilayah selatan Garut dengan kondisi wilayah perbukitan, kemudian saat ini musim hujan yang dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam.

Ia mengungkapkan ancaman bencana alam itu bukan berpotensi terjadi di tempat pemungutan suara (TPS), melainkan di jalur yang menjadi akses masyarakat untuk pergi ke TPS atau jalur pendistribusian logistik pemilu.

"Kalau TPS-nya tidak, cuma jalannya, akses yang kita tempuh ada beberapa titik, khususnya di selatan. Kita sudah survei dan beberapa lokasi terakhir ada bencana yang sudah terjadi, seperti pergerakan tanah," katanya.

Kapolres menyampaikan potensi bencana alam itu menjadi perhatian kepolisian maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut dengan mempersiapkan petugas khusus dan kendaraan alat berat untuk membersihkan material longsoran tanah.

"Apabila ada bencana akan langsung ditangani Dinas PUPR, kita siagakan di titik-titik yang diperkirakan berpotensi longsor," katanya.

Ia memastikan kesiapan personel di lapangan dalam menanggulangi bencana alam sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemilu di Garut.

Terutama masyarakat yang aka menyalurkan hak suaranya ke TPS tidak terganggu oleh kondisi jalan yang dilanda bencana alam longsor karena petugas sudah mengatasinya dengan cepat.

"Antisipasi ini agar tidak mengganggu akses menuju TPS dan perjalanan masyarakat, khususnya pada saat nanti pencoblosan tanggal 14 (Februari 2024)," katanya.

Selain rawan bencana alam, tambah Kapolres, ada juga daerah yang masuk rawan konflik sosial dalam pelaksanaan pemilu, namun potensi itu sudah diantisipasi agar tidak terjadi aksi yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Selain itu, ada juga rawan geografis atau jarak yang cukup jauh, bahkan tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor karena belum didukung kondisi jalan yang memadai.

"Jarak yang cukup jauh dan tidak ada jalan yang mendukung kendaraan, mau tidak mau kita jalan kaki," katanya.