Waspadai Ancaman Risiko Ketidakpastian Global

Di dalam negeri, lanjutnya, perekonomian masih dibayangi dengan potensi terjadinya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), harga LPG nonsubsidi dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat.

"Tetapi, saya kira penerimaan negara akan tetap tumbuh sehingga pembiayaan akan utang akan lebih rendah lagi jika dibandingkan 2021 ini," tegasnya.

Kebutuhan Pembiayaan

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu optimistis kebutuhan pembiayaan utang APBN 2022 akan lebih rendah dari target sebesar 973,6 triliun rupiah. Hal itu didasarkan pada penerimaan APBN 2021 yang sangat kuat sehingga trennya berlanjut pada 2022 dan bahkan diperkirakan akan lebih kuat.

Febrio menjelaskan penyebab penurunan kebutuhan pembiayaan utang pada 2022 adalah pengelolaan utang yang sangat hati-hati di Kemenkeu oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Selain itu, terdapat kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) melalui surat keputusan bersama (SKB) II dan III yang berdampak pada biaya bunga yang dibayar pemerintah.
Halaman Selanjutnya....