Waskita Harus Diberi Sanksi Tegas

Lalu poin lainnya yang termuat dalam rekomendasi itu ialah, Kementerian PUPR menyepakati dibentuknya unit khusus terkait dengan safety quality control. Unit ini akan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.

Pergantian Direksi

Terkait pergantian direksi ini, sebelumnya juga Kementerian BUMN telah menyampaikan pencopotan level direksi perlu dilakukan sebagai bentuk hukuman kepada perusahaan. Selain itu, sanksi tersebu juga untuk memberikan peringatan kepada perusahaan lainnya.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja menegaskan keenam poin rekomendasi yang disampaikan institusinya sangat bergantung pada Kementerian BUMN. Hal itu juga termasuk terkait dengan kewenangan menggantikan direksi perusahaan.

"Bulan depan, kan Waskita Karya akan lakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mungkin nanti saat itu ditentukan," ungkap Endra.
Halaman Selanjutnya....