Warga Miskin Jakarta Utara Musti Bayar Rp 217 Juta untuk Pasang Pipa PAM Jaya, KRUHA: Katanya Negara Maju G20, Kok Bisa 40 Persen Rumah Warga Jakarta Tak Miliki Sambungan Air Pipa?

JAKARTA - Sejumlah warga dari Muara Baru, Jakarta Utara, menggelar aksi di kawasan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Minggu (17/7) menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakartamenyediakan air bersih yang murah. Pasalnya, biaya pemasangan pipa PAM Jaya sebesar Rp 217 Juta jelas tak bisa dibayar oleh warga.

"Kami sudah miskin masak suruh bayar ratusan juta mana mampu. Lihat saja perumahan mewah, apartemen, air tinggal buka kran ada. Kita sudah miskin air kudu beli ke master meter satu kubik Rp 15 ribu. Sebulan bisa habis Rp 450 ribu untuk air saja, kami sudah miskin juga gizi buruk karena gak dapat air yang cukup," demikian papar perwakilan warga, Titin, dalam rilis pers yang diterima redaksi, Minggu (17/7).

Di rilis pers yang sama, Koordinator Advokasi & Kampanye KRUHA (Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air) Mochamad Irfan Al Ghifari memaparkan lebih dari 40 persen rumah warga Jakarta tidak memiliki sambungan air perpipaan.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau bertanggung jawab atas pemenuhan hak atas air warganya dengan membiarkan operator swasta melakukan pengelolaan air di jakarta dengan membebankan biaya pemasangan pipa senilai 200 juta lebih, ini benar-benar ironi negara G20," papar Reza.

Saat ini Ibu Kota Republik Indonesia telah genap berusia 494 tahun lho. DKI Jakarta merupakan Ibukota negara G20 (kumpulan 20 negara kaya di dunia). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok, pendapatan negara pada tahun 2022 akan sebesar Rp 2.266,2 triliun.

Sementara itu, belanja negara di tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.106,4 triliun atau naik Rp 392,3 triliun dari perkiraan sebelumnya yang sebesar Rp 2.714,2 triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.301,6 triliun atau naik Rp 357,1 triliun dari perkiraan sebelumnya.

"Namun Jakarta merupakan ironi; dalam usia setua ini, setelah berganti 16 gubernur sejak Indonesia merdeka. Jutaan warga Jakarta masih belum dapat menikmati hak atas air, sementara bisnis air berkembang ribuan kali lipat, bahkan mengundang selera banyak investor. Sampai detik ini air merupakan kemewahan yang belum bisa dinikmati oleh semua secara adil," papar Irfan.

Menurut Irfan, warga Muara Baru merupakan saksi ketimpangan dan diskriminasi layanan publik. Mereka manyaksikan bagaimana layanan air minum hanya mengalir ke tempat orang - orang berduit yang mampu membayar. Banyak istri yang harus bangun ditengah malam menjelang pagi disaat hujan turun, demi menampung air untuk keperluan keluarga.

"Menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur dki pada oktober tahun ini, menjelang berakhirnya masa kontrak kerjasama antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra pada Juni tahun depan. Ratusan warga miskin jakarta masih dipaksa membayar air ratusan persen lebih mahal dibanding biaya yang harus dikeluarkan warga kaya kota ini," pungkas Koordinator Advokasi & Kampanye KRUHA Mochamad Irfan Al Ghifari.