Wapres Minta Kolaborasi untuk Turunkan Angka "Stunting"

Selanjutnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat meningkatkan koordinasi secara rutin dengan kementerian dan lembaga terkait dan memastikan pelaksanaan program kerja untuk mendukung pelaksanaan intervensi di lapangan terutama di 12 provinsi prioritas yang sudah ditetapkan antara lain NTT, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB, dan Papua.

"Kepada Bappenas saya minta supaya mempertajam perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasinya dan memastikan ketersediaan sistem data dan informasi terpadu untuk mempercepat penurunan stuntingnya," ungkap Wapres.

Wapres memerintahkan Menteri Kesehatan supaya meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifiknya, mempublikasikan data prevalensi stunting di tingkat pusat dan daerah setiap tahun untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran data terkait stunting sebagai rujukan kebijakannya.

Intervensi dan Layanan
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal agar memastikan pemerintah desa untuk melaksanakan konvergensi intervensi dan layanan bagi keluarga sasaran melalui beragam sumber pendanaan dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala bersama Mendagri.