Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Wapres Ma'ruf Minta Anak-anak Tak Diajak Berkampanye

Foto : wapresri.go.id

Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma'ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma'ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis (25/1).

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh calegmaupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi,kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye,"papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top