Wapres Ma'ruf Amin Sebut Korupsi Perparah Dampak Krisis Pangan

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai perbuatan korupsi dapat memperparah dampak krisis pangan yang mulai dirasakan di sejumlah negara.

"Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2022 di Jakarta, Jumat (9/12).

Hakordia tahun 2022 mengambil tema "Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi" dilaksanakan pada 9-11 Desember 2022. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 M Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung HM Syarifuddin, Ketua DPD Lanyalla M Mattaliltti, para menteri kabinet Indonesia Maju, Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner KPK serta Dewan Pengawas KPK dan pejabat terkait lainnya.

"Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan COVID-19, korupsi juga merupakan musibah global," ungkap Wapres.

Menurut Wapres, seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi juga memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian bangsa.

"Perjuangan kita untuk pulih dari krisis yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil kita menangkan apabila kita menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi," tambah Wapres.

Sumber daya yang bernilai tinggi, menurut Wapres, mesti dikelola dan digunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi.

"Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang, akan semakin terasa berat dengan perilaku koruptif," ungkap Wapres.

Demikian pula, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Oleh karena itu, segala upaya pemulihan sosial ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari KPK dan semua pemangku kepentingan agar tidak tumbang oleh perilaku koruptif," tegas Wapres.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK melakukan pemulihan aset sepanjang Januari-November 2022 senilai Rp494,54 miliar, atau melampaui capaian pada 2021 yang sebesar Rp416,94 miliar.

Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang Januari-November 2022, ada 112 kasus penyelidikan, 116 penyidikan, 108 penuntutan, 121 kasus inkracht (berkekuatan hukum tetap), 99 perkara telah dieksekusi dengan 115 tersangka.

Sejak 2004 - November 2022, Firli menyebut total tersangka yang ditangani KPK adalah sebanyak 1.479 orang

Firli mengungkapkan strategi yang akan dilakukan lembaganya untuk menekan angka korupsi ke depan lebih kepada edukasi publik.

"Izinkan kami menyampaikan beberapa hasil kerja kami dari survei perilaku antikorupsi. Pada 2022, indeks perilaku antikorupsi mencapai 3,93 poin, naik dari 3,88 pada 2021," kata Firli.