Wapres: Jaga Pengalaman Nilai Demokrasi Jelang Pilkada

"Karena itu, situasi kondusif yang pernah kita lakukan dan baik, itu harus kita jaga. Jangan kemudian diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik," katanya.

Revisi UU pilkada

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah serius membahas revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Apakah pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU (rancangan undang-undang) ini untuk menjadi undang-undang atau pemerintah menolak. Itu yang kami belum tahu sampai hari ini," katanya, Kamis.

DPR mengusulkan mempercepat pelaksanaan pilkada serentak 2024 dari November ke September 2024. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada sebenarnya telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, akhir November 2023. Salah satu pertimbangan pilkada diusulkan dipercepat adalah menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Halaman Selanjutnya....