Wapres: Jaga Pengalaman Nilai Demokrasi Jelang Pilkada

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengimbau seluruh pihak menjaga nilai demokrasi yang pernah diraih bangsa Indonesia di setiap gelaran Pemilu untuk menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan bergulir November 2024.

Wapres Ma'ruf usai menghadiri pertemuan dengan kalangan pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat, mengatakan sikap itu perlu dipraktikkan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara, petugas keamanan untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis.

"Saya kira supaya Pilkada dilaksanakan dengan baik, dengan demokratis, dengan jujur dan adil. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada," kata Wapres dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (1/3).

Menurut Wapres, apabila Pilkada dijalankan sebagaimana aturan yang ada dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, diharapkan prosesnya akan berjalan sesuai dengan harapan. "Kalau itu terjadi, saya kira akan aman, mudah-mudahan. Kita sudah berkali-kali Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup, itu sebenarnya sudah beberapa kali," katanya.

Oleh karena itu, dengan pengalaman penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilalui Indonesia selama ini, Wapres berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga situasi aman pesta demokrasi tersebut.

"Karena itu, situasi kondusif yang pernah kita lakukan dan baik, itu harus kita jaga. Jangan kemudian diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik," katanya.

Revisi UU pilkada

Sementara itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah serius membahas revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Apakah pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU (rancangan undang-undang) ini untuk menjadi undang-undang atau pemerintah menolak. Itu yang kami belum tahu sampai hari ini," katanya, Kamis.

DPR mengusulkan mempercepat pelaksanaan pilkada serentak 2024 dari November ke September 2024. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada sebenarnya telah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR, akhir November 2023. Salah satu pertimbangan pilkada diusulkan dipercepat adalah menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Menurut Heru Pilkada DKI 2024 memang memungkinkan munculnya nama-nama lain yang akan maju. Bagi Heru, yang terpenting masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian bersama agar pesta demokrasi berlangsung lancar.

"Tadi ada siapa? Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ingin maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu wajar," ucap Heru.

Sebelumnya, pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan memprediksi Pilkada DKI 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta.

"Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti," kata Yusak di Jakarta, Senin (26/2).

Dua kader Golkar yang sudah mengemuka di publik sebagai bakal Cagub DKI 2024 yakni Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.