Wantimpres Ingatkan Akan Bahaya Intoleransi

JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengingatkan bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dapat memicu perpecahan bangsa.

"Setelah ancaman pandemi Covid-19 selesai, ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme juga sangat berbahaya. Sudah banyak temuan yang menunjukkan beberapa lembaga dan masyarakat yang terpapar ancaman ini," ujar Anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto dalam FGD yang digelar Moya Institute bertajuk "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?" di Jakarta, Kamis (25/5).

Dalam keterangan yang diterima, Sidarto mengatakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme relatif mampu menginfiltrasi aparatur sipil negara (ASN) di berbagai institusi. Bahkan, tuturnya, radikalisme ditengarai telah merasuki oknum TNI-Polri.

Oleh karena itu, Sidarto menilai bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme adalah virus yang merupakan ancaman untuk keutuhan bangsa.

Sidarto menggunakan istilah "vaksinasi ideologi" sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI. "Karena Pancasila adalah warisan Bung Karno sebagai founding father, yang selama ini terbukti bisa mempersatukan kebinekaan," kata Sidarto.

Apabila Indonesia diibaratkan sebagai suatu rumah, lanjutnya, maka fondasi dasar "rumah" Indonesia itu adalah Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebagai tiang, NKRI sebagai dinding dan atap, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai penghuni.

"Ini empat pilar, sejak saya ketua MPR terus digalakkan. Jadi, penghuninya itu berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat harus diwadahi bersama dalam rumah Pancasila ini," katanya.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila yaitu perpecahan akibat perbedaan pilihan politik, ditambah lagi merebaknya kasus korupsi.

Di sisi lain, kata Agus, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, KASN menjaga penerapan prinsip sistem merit serta pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta fungsi ASN sebagai perekat pemersatu NKRI tetap dijalankan oleh seluruh ASN di Indonesia. "Kuncinya adalah pencegahan dan selalu mengingatkan kepada ASN untuk melihat kembali tugas utama serta kompetensinya sebagai abdi negara," ucapnya.

Pemerhati isu strategis nasional dan global Prof. Imron Cotan berpendapat Pancasila sudah diuji oleh berbagai benturan ideologi, seperti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, bahkan ideologi liberalisme. "Pancasila berhasil yudisium, lulus dengan summa cumlaude," kata Imron Cotan.

Tahun Politik

Untuk itu, Ketua KASN Agus Pramusinto meminta seluruh ASN bisa menempatkan diri pada posisi netral dalam Pemilu Serentak 2024. "Jika tidak, akan memengaruhi pelayanan publik ke depannya. Hal itu salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, di mana kita masih kerap berpotensi terpecah karena politik," tegas Agus.

Menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lanjut Agus, dalam rentang waktu 2020-2021, di mana saat itu digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di 270 daerah, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2.034. Dari jumlah pelanggaran itu, 1.373 ASN di antaranya diberi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 pilkada dan pileg, serta pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang, jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada; dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," jelasnya.