Wali Kota Solo Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

SOLO - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, menolak rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Sebab, kenaikan iuran sangat berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

Ia memperkirakan, khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, akan kesulitan membayar iuran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian peserta akan turun kelas.

"Itu nanti yang peserta mandiri makin tidak bisa bayar, bahkan nanti masyarakat rentan miskin bisa jatuh miskin, kemiskinan makin meningkat," kata Rudyanto, di Solo, Jawa Tengah (28/9).

Kemungkinan terburuk, kata dia, peserta BPJS Kesehatan akan berhenti dari kepesertaan. Dengan begitu, capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta pun makin jauh dari 100 persen.

Sementara itu, lanjut dia, jika para peserta yang akhirnya berhenti dari kepesertaan tersebut dimasukkan dalam penerima bantuan iuran (PBI) akan memberatkan pemerintah daerah.

Ia menilai jika angka kemiskinan bertambah maka kewajiban pemerintah juga akan makin berat. "Karena dengan begitu, pemerintah harus menyediakan berbagai jenis bantuan sosial," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan iuran BPJS Kesehatan naik 100 persen di tahun 2020 yang diterapkan pada peserta kelas 1, 2, dan 3 sebagai solusi mengatasi defisit BPJS Kesehatan. YK/E-3