Wakil Rakyat Mukuli Rakyat

Seorang warga bernama Ronny Yuniarto melaporkan seorang anggota DPR bernama Herman Hery. Isi laporan ke Polres Jakses itu lantaran wakil rakyat tersebut bersama ajudannya mengeroyok Ronny.

Pengeroyokan berupa pemukulan dan penginjak-injakan. Kasusnya berawal saat Ronny ditilang karena masuk jalur Transjakarta. Melihat Herman Hery yang juga masuk jalur Transjakarta, tetapi tidak ditilang, maka Ronny bertanya ke polisi yang menilangnya. "Mengapa mobil di belakang tidak ditilang," tanya dia.

Polisi menjawab, sudah ditilang temannya. Ronny tidak melihat ada polisi lain. Tanpa sebab jelas, Herman bersama ajudannya memukuli pelapor. Terlapor mengendarai Rolls Royce B-88-NTT. Jika laporan Ronny tersebut benar adanya, tentu kejadian ini amat menyedihkan, memilukan, memalukan, dan menjengkelkan.

Sekali lagi andai kejadian itu benar, tentu ini sebuah tamparan muka bagi partainya, khususnya dan citra DPR secara keseluruhan. DPR adalah wakil rakyat. Kini wakil memukuli rakyatnya sendiri yang diwakili. Dalam dunia demokrasi, rakyat adalah tuan dari wakil yang di DPR. Kasus ini berarti wakil memukuli tuannya.

Sungguh sebuah ironi alam demokrasi. Jadi, lengkaplah sudah citra buruk DPR - sekali lagi andai kasus laporan tersebut benar adanya. DPR banyak ditangkap KPK, rapat bolos, minta fasilitas melulu, sekarang memukuli yang diwakili. Begitu lengkap citra negatif DPR. Apalagi anak-anak korban yang masih berumur 3 dan 10 tahun melihat langsung ayahnya dikeroyok tak mampu menahan tangis, lalu menjerit-jerit.

Yang amat mengerikan dari tindakan anggota DPR dan ajudannya ini, mereka juga memukuli istri korban. Wanita! Bayangkan anggota DPR memukuli wanita!!!! Lalu, anggota DPR yang demikian ini harus disebut apa? Anggota DPR tahu hukum, bahkan mereka yang membuat hukum, mestinya tahu tata hukum, tidak main keroyok.

Kalau merasa dilanggar hak-haknya bisa melaporkan. Anggota DPR mestinya memberi contoh yang baik. Tapi mengapa selalu saja mereka memberi contoh buruk? Pimpinan DPR dan partai mesti mengambil tindakan atas bawahan yang brutal, wanita saja dipukuli. Komisi Perlindungan Anak juga perlu turun tangan karena ayah ibu dipukuli di depan anak-anak.

Traumatik yang diderita anak-anak mesti dicarikan solusi secepatnya, jangan sampai mengganggu perkembangan kejiwaan mereka. Dewan Kehormatan DPR harus cepat mengambil tindakan, tidak perlu menunggu laporan masyarakat. Hal demikian - wakil rakyat memukuli rakyat - tidak boleh terjadi lagi karena sungguh menggambarkan potret tidak berbudaya, tidak beretika, dan tidak bermoral.

Masyarakat yang menjadi daerah pemilihan yang bersangkutan sebaiknya menarik keterwakilannya. Masyarakat segera menolak diwakili yang bersangkutan. Penarikan keterwakilan itu perlu dilakukan oleh masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya agar menjadi pelajaran hukuman sosial, sehingga anggota DPR lain kelak tidak berani main hakim sendiri di lain waktu.

Agar tindakan mereka lebih terukur, menghormati hak orang lain, dan berperilaku santun. Apalagi mereka sama-sama melanggar. Polisi juga mesti bertindak adil. Jangan karena anggota legislatif lalu dibiarkan melintas di busway, sedang, rakyat biasa langsung ditilang. Memang aparat kepolisian, tentara, dan pejabat sering memberi contoh buruk dengan melintas di jalur Transjakarta karena tahu mereka tidak akan ditilang dan mungkin mau memperlihatkan "kehebatan" di jalanan kepada masyarakat.

Sekali lagi, andai semua kejadian tadi benar adanya, maka DPR yang lain mesti introspeksi, mengapa selalu saja citra negatif yang keluar dari koleganya. Itu semua karena mereka meraka di atas rakyat. Mereka merasa lebih tinggi derajad dari masyarakat, jadilah berperilalku arogan, main pukul di jalanan.

Anggota DPR yang demikian harus dihukum seberat-beratnya karena mereka "yang terhormat", tahu hukum, dan semestinya memberi teladan perilaku baik!