Wakil Rakyat di DPR Belum Berpihak ke Pelaku UMKM

JAKARTA - Retorika yang kerap digaungkan wakil rakyat di DPR agar pemerintah berpihak dan memprioritaskan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi ternyata hanya sebatas wacana. Dalam pelaksanaannya, para politisi Senayan sama sekali tidak berpihak ke UMKM dan koperasi.

Mereka bahkan tidak segan untuk memangkas anggaran pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, yang diminta pendapatnya mengatakan pemangkasan anggaran untuk Kemenkop UKM itu menggambarkan begitu rendahnya keberpihakan DPR terhadap masa depan UMKM nasional. Padahal, mereka paham betul kalau sektor UMKM itu berkontribusi terhadap 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap banyak pekerja.

"Ini politik anggaran yang ironis dan tidak menunjukkan komitmen serius dan keberpihakan DPR terhadap ekonomi rakyat," tegas Awan. Pengurangan jumlah anggaran dibanding tahun lalu juga menunjukkan DPR tidak aware terhadap beban yang dialami kelas menengah, yang saat ini daya belinya menurun karena ekonomi dalam negeri dan global yang lesu. "Mestinya DPR membantu pemerintah untuk sama-sama menjaga keberlanjutan UMKM agar tetap kuat menghadapi tekanan.

Bantuan DPR tentu melalui dukungan anggaran," paparnya. Ia pun berharap agar anggaran untuk Kemenkop UKM ini direvisi dan ditambah pada pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2025.

Turun Drastis
Halaman Selanjutnya....