Wakil Ketua DPR Minta "Fee" Sebesar Lima Persen

Dalam sidang terungkap salah satu saksi menjelaskan bahwa Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan minta kompensasi fee sebesar lima persen dari anggaran DAK.

SEMARANG - Saksi Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad, mengatakan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, menawarkan bantuan untuk pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) melalui perubahan APBN 2016 sebesar 100 miliar rupiah. Atas alokasi DAK itu, terdakwa meminta kompensasi fee sebesar lima persen atas anggaran yang akan diusahakannya itu.

"Fee sebesar 3,6 miliar rupiah diserahkan dalam dua tahap di Hotel Gumaya Semarang. Atas pengajuan DAK sebesar 100 miliar rupiah tersebut, realisasi yang akhirnya dicairkan sebesar 94 miliar rupiah," kata Yahya Fuad saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (27/3).

Selain Yahya Fuad, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut adalah Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Kedua bupati itu sendiri saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dalam kasus korupsi di daerahnya masing-masing. Yahya dan Tasdi memberikan keterangan seputar rangkaian pemberian suap yang dimulai dari kebutuhan anggaran yang berasal dari DAK APBN.

Yahya Fuad menyebut Taufik Kurniawan mensyaratkan kompensasi berupa fee atas pengurusan DAK untuk kabupaten itu karena ada permintaan dari "kawan-kawan". Namun, Yahya Fuad tidak mengetahui maksud dari "kawan-kawan" yang disampaikan oleh politikus Partai Amanat Nasional itu. "Pak Taufik bilang kawan-kawan minta ada kompensasi lima persen," kata Fuad.

Jalan Rusak

Yahya Fuad dalam keterangannya menjelaskan kasus tersebut bermula ketika Kabupaten Kebumen membutuhkan dana untuk pelaksanaan proyek perbaikan jalan rusak di awal masa jabatannya. Setelah dilantik ternyata banyak keluhan soal jalan rusak, sementara APBD 2016 sudah disahkan.

Yahya Fuad mengaku berusaha mencari sumber dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut, mulai dari pemerintah provinsi, pusat, hingga para legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kebumen. Ada tujuh anggota DPR dari dapil Kebumen, termasuk terdakwa Taufik Kurniawan.

Ketujuh anggota DPR dari dapil Kebumen ini dicoba didekati untuk dimintai tolong, termasuk Kurniawan. "Yang didekati semua dari dapil Kebumen. Minta bantuan agar dapat anggaran," kata Yahya Fuad.

Yahya Fuad menyebut adanya oknum pejabat struktural di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Jawa Tengah yang berusaha mengintervensi kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bisa "dirembug" proses penanganannya.

Hal tersebut diungkap Yahya saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang. Ia menyebut adanya oknum pengurus PAN Jawa Tengah itu didasarkan atas keterangan yang disampaikan oleh Reza Kurniawan. "Reza Kurniawan, bicarakan kasus Pak Taufik. Secara tersirat menyampailan apakah bisa 'dirembug'," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Bupati Tasdi menjelaskan DAK untuk Purbalingga dialokasikan melalui perubahan APBN 2017. Mantan Ketua PDIP Purbalingga itu mengakui memperoleh cara untuk mengurus DAK itu dari Yahya Fuad. "Diberi tahu oleh Pak Bupati Kebumen, karena Kebumen mendapat 100 miliar rupiah," katanya.

Menurut Tasdi, Yahya memberitahu agar pengurusan dilakukan melalui anggota DPR yang berasal dari dapil Purbalingga. Ia juga menjelaskan tentang fee yang harus diberikan di muka sebelum DAK cair. Purbalingga memperoleh realisasi DAK 48 miliar rupiah.

SM/Ant/N-3