Waduh Kok Tidak Kompak Ini Atasi Covid-19, Partai Republik di Kongres AS Serang Mandat Vaksinasi Biden

Washington - Rencana Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mewajibkan vaksinasi COVID-19 pada semua pekerja federal, serta pilihan menjalani vaksin atau pengujian pada karyawan perusahaan besar, menimbulkan protes pada Kamis (9/9) dari para politisi Partai Republik di Kongres.

Mereka menuduh Biden melampaui wewenangnya.

Berdasarkan rencana tersebut, semua pengusaha yang memiliki 100 atau lebih pegawai akan diminta untuk memastikan bahwa mereka telah divaksin. Kalau tidak, mereka harus diuji setiap minggu untuk COVID-19 yang sangat menular.

Para petugas kesehatan dan guru juga akan diminta untuk divaksin.

Tanggapan terhadap pandemi COVID-19 telah menjadi masalah partisan di Amerika Serikat. Banyak anggota Partai Republik menyuarakan keberatan terhadap vaksin, masker, dan pembatasan jarak.

Beberapa anggota Republik bahkan di media sosial mempromosikan obat yang belum terbukti keampuhannya.

"Presiden Biden terus merongrong kepercayaan pada vaksin yang aman dan efektif. Dia menggunakan rasa takut, kontrol, dan mandat," kata Cathy McMorris Rodgers.

Rodgersadalah politisi senior Partai Republik di Komite Energi dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengawasi kebijakan kesehatan.

Pengumuman pemerintah itu muncul ketika "varian Delta" COVID-19 melanda Amerika Serikat dan memukul telak di negara-negara bagian dengan tingkat vaksinasi yang rendah atau resistensi terhadap pemakaian masker di tempat-tempat umum.

Diperkirakan ada 153.533 infeksi baru rata-rata setiap hari di Amerika Serikat, 61 persen dari puncak selama pandemi yang dilaporkan pada 7 Januari, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Reuters.

Diperkirakan ada 153.533 infeksi baru rata-rata setiap hari di Amerika Serikat. Jumlah tersebut mencakup 61 persen dari puncak infeksi harian tertinggi selama pandemiyang dilaporkan pada 7 Januari, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Reuters.

Perwakilan Republik Marjorie Taylor Greene, pendukung berat mantan Presiden Donald Trump yang telah didenda karena menolak mengenakan masker di lantai DPR, mencuit pada Kamis bahwa dia telah mengajukan RUU yang akan "menghentikan diskriminasi di tempat kerja dari kewajiban vaksin."

Perwakilan Republik Dan Bishop, seorang anggota Komite Kehakiman DPR, menuduh pemerintah telah melampaui batas.

"Hal-hal yang inkonstitusional cenderung tidak bertahan di pengadilan," cuit Bishop, tak lama setelah Gedung Putih mengumumkan rencana tersebut.

Sikap Partai Republik terpecah soal cara terbaik untuk menyikapi pandemivirus corona. Beberapa pendukung inti menentang kewajiban vaksin dan penggunaan masker, yang dianggap mengganggu kebebasan pribadi.

Seorang politisi terkemuka Republik, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, telah mendesak warga Amerika untuk divaksin.

Dalam pidatonya di Washington dan negara bagian asalnya di Kentucky, dia menceritakan perjuangan masa kecilnya dengan polio, penyakit yang hampir diberantas di seluruh dunia dengan bantuan vaksinasi.