Waduh, Kinerja BUMD Tanjungpinang Minus Sejak Pandemi. Karyawan Belum Digaji 2 Bulan

TANJUNGPINANG - Kinerja BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama mengalami minus sekitar Rp50 juta/bulan sehingga tidak mampu menutupi biaya operasional dan gaji karyawan.

Direktur BUMD Tanjungpinang, Fahmi, di Tanjungpinang, Sabtu (5/3), mengatakan, kondisi terburuk dialami perusahaan yang dipimpinnya sejak pandemi Covid-19.

Pembayaran gaji karyawan, termasuk dirinya, terpaksa dilakukan secara tambal sulam karena tidak cukup. Sementara biaya operasional kantor mulai dikurangi sejak pandemi.

"Saya dan karyawan BUMD Tanjungpinang sudah dua bulan tidak gajian. Mudah-mudahan dapat dibayar dalam waktu setelah ada pendapatan lainnya," ujarnya.

Fahmi mengemukakan biaya pengeluaran untuk pembayaran gaji karyawan mencapai sekitar Rp300 juta/ bulan.

Pembayaran gaji karyawan tidak pernah menunggak sebelum pandemi. Hal itu disebabkan pendapatan BUMD Tanjungpinang sebelum pandemi berkisar Rp600 juta-Rp700.000 juta/bulan.

Pendapatan terbesar mencapai sekitar Rp300 juta-Rp400 juta bersumber dari kerja sama pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura antara BUMD Tanjungpinang dengan PT Pelindo Tanjungpinang. Namun ketika pandemi, tidak ada seorang pun wisatawan asing yang berkunjung ke Tanjungpinang sehingga pendapatan dari kerja sama itu anjlok.

"Sejak pandemi rata-rata tinggal Rp50 juta pendapatan yang bersumber dari pengelolaan pelabuhan itu," ucapnya.

Sumber pendapatan lainnya, seperti penyewaan kios, lapak dan meja di pasar, tidak dapat diandalkan lantaran biaya sewa relatif murah. Lagi pula banyak pedagang yang menunggak pembayaran sewa lapak tersebut.

"Fungsi kami dalam mengembangkan sektor UMKM, bukan hanya dari aspek bisnis, melainkan juga sosial," tuturnya.

Kondisi yang dialami BUMD Tanjungpinang ini sudah disampaikan kepada Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan DPRD Tanjungpinang.

"Kami membutuhkan dukungan dari pemerintah agar BUMD Tanjungpinang minimal dapat bertahan," katanya.