
Viral! ASN Pemprov DKI Boleh Poligami, Ini Penjelasan Pj Gubernur Teguh
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat memberikan keterangan pers pada awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Foto: ANTARAJAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.
Kebijakan itu diterbitkan pada Senin (6/1) lalu dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.
Dalam peraturan gubernur tersebut, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami.
Ketentuan itu diatur dalam Bab III Pergub, di antaranya pada Pasal 4 dan Pasal 5.
Pasal 4 ayat (1) peraturan gubernur itu mengatur ASN pria yang hendak berpoligami wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.
Ketentuan selanjutnya, jika izin itu tidak didapatkan, tetapi ada ASN yang berpoligami maka dia dapat dikenakan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang mengatur hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
Dalam kesempatan terpisah, Teguh menyebut kebijakannya itu untuk melindungi keluarga ASN.
Dia menjelaskan peraturan gubernur itu telah dibahas sejak 2023 sebelum akhirnya disahkan pekan lalu. Dalam prosesnya, seluruh perangkat daerah termasuk koordinasi dengan kementerian juga telah dilakukan.
“Kami ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” kata Teguh dalam sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (17/1).
Dia juga menyesalkan kesan yang muncul kemudian terkait peraturan tersebut.
“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” kata Teguh.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan menanyakan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi tersebut.
“Senin nanti (20/1), saya akan berkunjung ke DKI. Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga,” kata Tito kepada wartawan di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (17/1).
Karena itu, Ia belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.
- Baca Juga: Indonesia Ice Skating Open 2025
- Baca Juga: Pasukan Oranye Menanti Realisasi Janji Pram-Doel
“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” katanya.
Redaktur: Lili Lestari
Penulis: Lili Lestari
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Ditlantas Polda Babel awasi pergerakan kendaraan lintas kabupaten
- 2 Jangan Beri Ampun Pelaku Penyimpangan Impor. Itu Merugikan Negara. Harus Ditindak!
- 3 Andreeva Kejutkan Iga Swiatek dan Lolos ke Semifinal Dubai Open
- 4 Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
- 5 Dibalut Budaya Tionghoa, Ini Sinopsis Film Pernikahan Arwah (The Butterfly House)
Berita Terkini
-
Film 'Anora' Borong Penghargaan Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktor Terbaik Independent Spirit Awards 2025
-
SHGB Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut, Nusron: Itu Tidak Benar
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Kerahkan 1.000 Personel Keruk Sungai dan Waduk
-
Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
-
Peneliti Tiongkok Tetapkan Tolok Ukur Baru dalam Efisiensi Hidrogen Surya