Verifikator Kontrol Mutu Program JKN-KIS

Dia menjelaskan keduanya harus menguasai proses verifikasi sesuai standar regulasi penjaminan manfaat dan manual coding, melakukan verifikasi pasca klaim secara rutin bagi seluruh rumah sakit, serta dapat mengolah dan memanfaatkan database dan aplikasi deteksi fraud dan analisa data klaim (Defrada). Hal tersebut untuk mendeteksi potensi ketidaktepatan pembayaran klaim.

"Oleh karena itu verifikator BPJS Kesehatan harus kompeten, memiliki knowledge dan skill untuk menjalankan tugas-tugasnya, serta didukung dengan perilaku sesuai standar kompetensi. Verifikator juga berperan untuk menjaga agar program JKN berkelanjutan dan berkualitas," ucapnya.

Ghufron menekankan kualifikasi verifikator BPJS Kesehatan yang mumpuni, dipercaya oleh pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19.

"Sampai saat ini, BPJS Kesehatan melakukan proses verifikasi klaim Covid-19 sesuai dengan ketentuan, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip good governance," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua BNSP, Kunjung Masehat mengungkapkan sangat mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan untuk mendorong kerja sama LSP BPJS Kesehatan dan BNSP dapat makin optimal. Pelaksanaan skema sertifikasi verifikator ke depan diharapkan dapat disetarakan dengan standar profesi tingkat internasional.
Halaman Selanjutnya....