Vaksin Mandiri Diperlukan Percepat "Herd Immunity"

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan vaksin mandiri yang dikelola oleh swasta sangat diperlukan untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Pemerintah segera membuat keputusan terkait vaksin mandiri itu.

"Ada banyak para pengusaha yang menyampaikan. Pak, bisa enggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi, di Jakarta, Kamis (21/1).

Menurut Jokowi, hal tersebut memang diperlukan untuk mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" ujarnya.

"Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksin berbeda, tempat melakukan vaksin juga berbeda. Bisa dilakukan," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, wacana tentang vaksinasi mandiri juga telah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, pada saat rapat dengar pendapat di DPR. Budi mengatakan pemerintah akan membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya.

Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksinasi Covid-19 tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, Kementerian Kesehatan menyatakan masih menggodok rencana tersebut dan belum ada keputusan final ihwal pengadaan vaksin mandiri.

Presiden Jokowi sudah menetapkan vaksin Covid-19, Sinovac diberikan gratis kepada masyarakat Indonesia. Tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat negara menjadi kelompok pertama yang mengikuti vaksinasi Covid-19.

Belum Melandai

Sementara itu, pada Kamis sore, tercatat ada 11.703 kasus baru positif Covid-19. Sehingga, secara akumulatif ada 951.651 kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga saat ini. Dalam data tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (3.151 kasus baru), Jawa Tengah (1.976 kasus baru). Kemudian, Jawa Barat (1.228 kasus baru), Jawa Timur (1.134 kasus baru) dan Sulawesi Selatan (645 kasus baru).

Di tempat terpisah, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakam pemerintah memperpanjang larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia bersamaan dengan perpanjangan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Airlangga mengatakan WNA dilarang masuk ke Indonesia selama dua pekan hingga 8 Februari 2021.

"Diputuskan untuk diperpanjang selama dua minggu sehingga terus akan dilanjutkan selama 26 Januari sampai 8 Februari. Ini termasuk juga untuk pembatasan WNA ke Indonesia," kata Airlangga dalam jumpa pers daring, Kamis.

Politikus Golkar itu menjelaskan pembatasan diperpanjang karena tren penambahan kasus di Indonesia belum melandai. Hanya dua dari tujuh provinsi yang berhasil menurunkan kurva pertambahan kasus Covid-19.

"(Penurunan jumlah kasus) hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta," ujar Airlangga.

Setidaknya ada 77 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang akan kembali menerapkan pembatasan PPKM tersebut. Daerah-daerah itu akan melakukan pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan maksimal pukul 20.00, 75 persen karyawan perkantoran bekerja di rumah, kegiatan belajar-mengajar dilakukan di rumah, dan pembatasan kapasitas rumah ibadah. n jon/ers/Ant/P-4