UU TPKS Momentum Perangi Kekerasan Seksual

JAKARTA- Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi babak baru yang sangat penting. Bahkan ini menjadi peristiwa bersejarah bagi kaum perempuan. "Ini juga menjadi momentum untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak," kata Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jeirry Sumampow, di Jakarta, Rabu (13/4).

Menurut Jeirry, pengesahan UU TPKS penting karena kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih tinggi. "UU TPKS secara substansial berpihak kepada korban, sehingga akan menjadi payung hukum kuat bagi aparat penegak hukum menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak," tandasnya.

Dia yakin UU ini akan melindungi korban dan mengurangi kasus kekerasan seksual. Jeirry juga menegaskan, PGI berkomitmen mengawal proses ke depan agar implementasinya bisa dijalankan maksimal. PGI akan membantu pemerintah menyosialisasikan UU ini agar makin dikenal masyarakat luas.

Sementara itu, Peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia, Clara Siagian, mengatakan pengesahan UU TPKS ini punya arti penting untuk penguatan perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual dan memulihkan korban secara komprehensif.

"Regulasi ini penting karena menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar penghargaan martabat manusia, nondiskriminasi, demi kepentingan terbaik korban, dan adil," ujar Clara.

Ketua Umum Rumah Perempuan dan Anak, Ai Rahmayanti, berharap UU TPKS benar-benar menjadi payung hukum bagi perempuan yang selama ini cenderung ditempatkan sebagai objek setiap kali terjadi kekerasan seksual. " UU itu pertanda baik karena negara memang wajib hadir melindungi perempuan yang selama ini kerap menerima kekerasan seksual," kata Ai Rahmayanti.

Sementara itu, Analis Kebijakan Publik Wahana Visi Indonesia, Lia Anggiasih, menambahkan UU TPKS merupakan momen bersejarah dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. "UU ini menjamin perlindungan cukup menyeluruh bagi anak," tandas Lia.

Menurutnya, kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi delik aduan, tapi menjadi delik laporan. Selama ini penegak hukum memeriksa berdasar aduan. "Kini jika kontak seksual tersebut dilakukan terhadap anak atau kelompok disabilitas, aparat sudah bisa bergerak tanpa menunggu aduan," ujarnya.

Selain itu, UU TPKS secara tegas mengatur peniadaan persetujuan kontak seksual terhadap anak, pemaksaan perkawinan, dan dana bantuan korban. Lia berterima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang senantiasa menerima masukan dari organisasi fokus anak terkait pasal-pasal dalam RUU TPKS. Juga dari LSM, jaringan, dan aliansi yang tergabung dalam Indonesia "Joining Forces to End Violence Against Children."