Utusan PBB: Krisis di Myanmar Bencana Besar bagi Rakyat

NEW YORK - Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, melaporkan kepada Komisi HAM PBB pada Selasa (25/10) di New York, AS, bahwa lebih dari 13,2 juta orang tidak memiliki cukup makanan di Myanmar, 1,3 juta orang harus mengungsi, dan militer Myanmar melanjutkan operasi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional, termasuk pemboman, pembakaran rumah dan bangunan, dan pembunuhan warga sipil.

Noeleen Heyzer memberikan laporan pertamanya di sidang PBB sejak ia mengunjungi Myanmar pada Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Dia menerangkan bahwa pertemuan itu adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh PBB untuk mendukung kembalinya segera pemerintahan sipil. "Ada realitas politik baru di Myanmar dimana rakyat menuntut perubahan dan tidak mau lagi menerima kekuasaan militer," kata Heyzer.

Heyzer selanjutnya mengatakan, dia membuat enam permintaan selama pertemuan dengan panglima militer Myanmar, termasuk untuk mengakhiri pemboman udara dan pembakaran infrastruktur sipil; memberikan bantuan kemanusiaan tanpa membeda-bedakan; membebaskan semua anak dan tahanan politik; melembagakan moratorium eksekusi mati; memastikan kesejahteraan dan memungkinkan pertemuan dengan mantan pemimpin negara yang dipenjara Aung San Suu Kyi; dan menciptakan kondisi untuk pemulangan sukarela dan aman bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021 setelah pemilihan umum November 2020 dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Pihak militer yang kubu politiknya mengalami kekasalahan besar menuduh ada kecurangan dalam pemilu itu.
Halaman Selanjutnya....