Usulkan Pemberdayaan BUMdes untuk Pangkas Birokrasi Penyaluran Pupuk

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengusulkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, agar memberdayakan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk memangkas birokrasi penyaluran pupuk.
Usulan Gubernur Arinal tersebut disampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Seminar Nasional Jilid 4, Membangun Aglomerasi Sumatera Bagian Selatan Tingkat Provinsi, untuk Nusantara-untuk Indonesia, yang dilaksanakan secara hybrid di Bandar Lampung pada Jumat (5/8) pekan lalu.
Seminar yang dilaksanakan masyarakat profesional (Maspro) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) tersebut mengambil tema Komitmen Dulur Kito dalam Mendukung Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Keberadaan Ekosistem BUMN-Bersinergi dengan Program Kartu Petani Berjaya Pemprov Lampung Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
Seminar ini dihadiri oleh Menteri BUMN RI, Erick Thohir, anggota DPR RI, anggota DPRD Lampung, serta 7 direktur utama BUMN yang terdiri dari direktur utama PT Telkom Indonesia, direktur utama PT RNI, direktur utama PT Asuransi Jasindo, direktur utama PT PLN, direktur utama PT PTPN 7, direktur utama PT Bank Mandiri, direktur utama PT PUSRI dan bupati/walikota se-Lampung.
Gubernur Arinal menambahkan, pemberdayaan BUMdes selain memangkas birokrasi juga bisa membatasi kemungkinan terjadinya penyelewengan atau kebocoran. "Kalau bisa mudah kenapa harus dibuat sulit, " kata Gubernur Arinal.
Pemberdayaan BUMdes tersebut diusulkan Gubernur Arinal terkait dengan program unggulan Pemprov Lampung Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan inisiasi dan inovasi Gubernur Lampung untuk menjawab permasalahan yang dihadapi petani.
Dalam pelaksanaannya, Gubernur Lampung selain menjadi inisiator, juga menjadi penjamin bagi petani yang mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan.
Implementasi KPB tahap 2 Sudah diluncurkan di 15 kabupaten/kota bagi peruntukan komoditas padi, kopi, lada, kakao, cabe, asuransi ternak sapi/kerbau, dan asuransi Nelayan Berjaya. "KPB menjadi sangat penting sebagai langkah peningkatan produktivitas petani di Lampung yang dapat mempermudah petani mendapatkan benih, bibit, hingga pupuk," tutur Gubernur Arinal.
Selain itu juga memudahkan para petani untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Hal itu karena pemerintah Provinsi Lampung telah menggandeng BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Lampung untuk pembiayaannya.
Capaian KPB transaksi penebusan pupuk sebesar 10,3 miliar rupiah. Sedangkan realisasi penyaluran KUR melalui program KPB sebesar 230 miliar rupiah kepada 6.717 debitur. Untuk asuransi usaha tani padi (AUTP) seluas 30.000 hektare, asuransi usaha tani sapi/kerbau sebanyak 2.500 ekor, asuransi petani lansia sebanyak 1.176 petani, asuransi pekebun sebanyak 1.000 petani, asuransi nelayan berjaya sebanyak 1.150 orang, dan pemberian beasiswa sebanyak 222 orang. I-1