Usulan Pansus Jual Beli Jabatan Pemprov DKI Diserahkan Pekan Ini

Meski begitu, Riza menghargai masukan yang disampaikan terkait isu jual beli jabatan ASN tersebut yang disampaikan ketika DPRD DKI melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. "Mudah-mudahan semua proses rekrutmen penunjukan di Pemrov DKI sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan," ucapnya.

Terkait isu jual beli jabatan ASN, Anggota DPRD DKI Gembong Warsono minta pembentukan panitia khusus untuk membongkar jual beli jabatan. "Kalau sudah terbentuk pansus, itu pasti akan terbuka semuanya," kata Gembong. Ia menyebut jual beli jabatan sudah menjadi rahasia umum, namun tidak terungkap untuk jabatan tertentu seperti lurah, camat, dan tingkat jabatan kepala seksi.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut jual beli jabatan dipatok dengan harga tertentu mulai 60 juta hingga 250 juta rupiah. Sedangkan harga 60 juta, kata dia, untuk menggeser posisi seperti dari kepala sub seksi menjadi kepala seksi. Dia merinci lebih lanjut, untuk sektor tertentu bisa tiga ratus, dua ratus, sampai enam ratus juta.