Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Belum Sinkron

JAKARTA - Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) tidak sinkron. Indikasi tersebut terlihat dari eksekusi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum optimal.

"Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah (APBD) belum sinkron. Pusat mendorong namun daerah justru berhenti. Ini dampak ke perekonomian tidak optimal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2021 di Jakarta, Selasa (23/11).

Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja APBD per akhir November baru mencapai 59,62 persen atau 730,13 triliun rupiah dari pagu 1.224,74 triliun rupiah. Padahal, hanya tersisa sekitar 1,5 bulan menuju penutupan anggaran pada 24 Desember 2021.

Menkeu menuturkan realisasi belanja daerah tersebut hanya naik 3,51 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar 705,34 triliun rupiah dan secara persentase terhadap pagu anggaran juga jauh lebih rendah.

Dia mengatakan hal ini menyebabkan seluruh pemerintah daerah justru mengalami surplus 111,5 triliun rupiah karena pendapatan mereka lebih besar daripada belanjanya.
Halaman Selanjutnya....