UNHCR Berantas Isu Tanpa Kewarganegaraan

JENEWA - PBB pada Jumat (10/11) mengatakan bahwa dalam satu dekade sejak meluncurkan kampanye untuk mengakhiri ketidakpastian tanpa kewarganegaraan, lebih dari setengah juta orang tanpa kewarganegaraan telah memperoleh kewarganegaraan.

Dalam sebuah laporan, badan PBB untuk urusan pengungsi itu merinci kemajuan yang telah dicapai sejak meluncurkan kampanye #IBelong pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memobilisasi tindakan internasional untuk menyelesaikan masalah tanpa kewarganegaraan.

UNHCR menggambarkan keadaan tanpa kewarganegaraan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang besar. "Hal ini membuat orang-orang terpinggirkan secara politik dan ekonomi, tidak dapat mengakses layanan-layanan penting dan sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan," demikian pernyataan badan tersebut.

Tahun lalu, UNHCR melaporkan bahwa terdapat 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan yang tercatat, namun jutaan lainnya terkena dampaknya karena data tersebut hanya mencakup sekitar separuh dari jumlah negara di dunia.

"Kampanye yang akan berakhir tahun ini bertujuan untuk mengatasi krisis yang sebagian besar tak terlihat: krisis jutaan orang di seluruh dunia yang hidup dalam bayang-bayang, tanpa kewarganegaraan, yang tidak dapat menuntut hak-hak asasi mereka yang paling mendasar," kata kepala UNHCR, Filippo Grandi.

Meskipun menyambut kemajuan yang signifikan menuju tujuan ambisius untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan, Grandi menambahkan bahwa tugas UNHCR belum selesai, karena laporan terkini UNHCR menemukan bahwa ada lebih dari 565.900 orang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang dengan kewarganegaraan yang belum ditentukan telah memperoleh kewarganegaraan selama dekade terakhir.

Kemajuan Luar Biasa

Menurut duta besar UNHCR, aktris asal Australia Cate Blanchett, mengatakan bahwa kemajuan yang dicapai UNHCR sangat luar biasa.

"Dua puluh negara telah meningkatkan hak-hak bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, (dan) 13 negara telah mengesahkan undang-undang untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang lahir tanpa kewarganegaraan," kata Blanchett.

"Kita harus memastikan bahwa siapapun yang masih hidup tanpa kewarganegaraan diberi hak untuk diakui dan diikutsertakan," imbuh dia.

UNHCR menyoroti upaya-upaya yang telah dilakukan di beberapa negara, termasuk Turkmenistan, Portugal, Makedonia Utara, Rwanda, Brasil dan Thailand. Kyrgyzstan bahkan telah menyelesaikan semua kasus tanpa kewarganegaraan yang diketahui di wilayahnya, tambah badan tersebut.

UNHCR menunjukkan bahwa 77 negara lainnya telah bergabung dengan Konvensi Tanpa Kewarganegaraan PBB, dan setidaknya 22 negara telah mengadopsi rencana aksi nasional untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan.

"Langkah-langkah besar telah dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang menghancurkan ini, tetapi kebutuhan untuk tindakan lebih lanjut tetap penting," kata Ruven Menikdiwela, asisten komisioner tinggi UNHCR untuk perlindungan.

"Masih ada banyak orang yang tidak ada di atas kertas dan karenanya terdorong ke pinggiran masyarakat, hanya karena diskriminasi etnis, agama, atau gender, atau karena kekurangan dalam undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan," imbuh dia.