UNDP dan Bangladesh Tertarik PKH di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Sosial kembali kedatangan 18 orang tamu dari United Nation Development Programs (UNDP) dan pejabat tinggi pemerintah Bangladesh. Mereka tertarik dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Md Sayed dari Divisi Keuangan Pemerintah Bangladesh mengatakan apa yang dilakukan PKH di Indonesia sangat luar biasa. Menurut dia, cakupan sasaran melaju sangat cepat seiring dengan jumlah bantuannya.

"Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Sayed, di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (17/12).

MA Siddique dari Komisi Perencanaan menyebutkan Program for Results (P for R) bersama World Bank adalah sesuatu yang masih dalam wacana di Bangladesh. "Sementara, di Indonesia PKH sudah melakukannya bahkan sudah masuk tahun kedua dengan pencapaian yang baik. Ini sungguh mengejutkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rahnuma Nahid dari Komisi Perencanaan Bangladesh menanyakan bagaimana KPM ini ditentukan. Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Board PKH dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, Emmy Widayanti, menjelaskan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM.
Halaman Selanjutnya....