UNDP dan Bangladesh Tertarik PKH di Indonesia

JAKARTA - Kementerian Sosial kembali kedatangan 18 orang tamu dari United Nation Development Programs (UNDP) dan pejabat tinggi pemerintah Bangladesh. Mereka tertarik dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH).

Md Sayed dari Divisi Keuangan Pemerintah Bangladesh mengatakan apa yang dilakukan PKH di Indonesia sangat luar biasa. Menurut dia, cakupan sasaran melaju sangat cepat seiring dengan jumlah bantuannya.

"Semula kami terheran-heran, namun setelah mendapatkan penjelasan kami menjadi lebih terbuka. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh PKH akan kami cermati kembali untuk dapat diimplementasikan di Bangladesh," kata Sayed, di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (17/12).

MA Siddique dari Komisi Perencanaan menyebutkan Program for Results (P for R) bersama World Bank adalah sesuatu yang masih dalam wacana di Bangladesh. "Sementara, di Indonesia PKH sudah melakukannya bahkan sudah masuk tahun kedua dengan pencapaian yang baik. Ini sungguh mengejutkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rahnuma Nahid dari Komisi Perencanaan Bangladesh menanyakan bagaimana KPM ini ditentukan. Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional Board PKH dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, Emmy Widayanti, menjelaskan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diperoleh dari Basis Data Terpadu yang kemudian dilakukan validasi lalu ditetapkan sebagai KPM melalui SK Penetapan KPM.

Kondisi KPM, kata Emmy, terus dipantau melalui pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pendamping PKH.

"Salah satu tujuan PKH adalah perubahan perilaku. Dengan pemantauan oleh Pendamping PKH, maka pengetahuan KPM tentang pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi ibu hamil menjadi lebih baik, imunisasi bagi anak balita mulai lengkap sehingga PKH andil dalam penurunan stunting," jelasnya.

Selain itu, melalui verifikasi komitmen, keluarga harus memaksa anaknya untuk hadir di sekolah sebanyak minimal 85 persen. "Hal tersebut membuat PKH andil mengurangi angka putus sekolah, " jelasnya.

Kasubdit Sumber Daya Kemensos, Endah Sulistyaningsih (Susi), menjelaskan memerangi kemiskinan merupakan tujuan utama dari PKH, yang merupakan program prioritas nasional pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, PKH merupakan salah satu bantuan sosial utama yang secara signifikan memberikan berbagai dampak positif selain menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan, mengurangi angka kurang gizi dan stunting, juga meningkatkan kemandirian keluarga.

"Contact Center"

Setelah selesai berdiskusi, para delegasi mengunjungi contact center di gedung Kemensos. Bahkan, salah satu delegasi mencoba menghubungi 1500299 melalui ponselnya dan membuktikan bahwa saluran telepon tersebut berfungsi.

Internasional Project Manager UNDP, Cartlin Bannan, terkesan dengan contact center yang baru berusia belum satu tahun, tetapi sudah bisa membantu menyesaikan berbagai masalah. ang/E-3