"Underpass" Bukan Solusi

Evaluasi Polda Metro Jaya selama sepekan uji coba underpass Matraman dan Mampang Prapatan memunculkan kemacetan baru di sekitar ke dua kawasaan tersebut.

JAKARTA - Pembangunan underpass di Jakarta dianggap tidak mampu mengurangi kemacetan. DKI Jakarta diminta lebih fokus pada pengendalian kendaraan pribadi dan memperbaiki transportasi massal.

"Pemprov DKI harus lebih fokus kendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Pembangunan underpass di wilayah Matraman kurang efektif mengurangi kemacetan," kata Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, di Jakarta, Kamis (19/4)

Menurut dia, pembangunan ini tak memberikan dampak signifikan untuk mengurai kemacetan. Padahal, proyek ini digadang-gadang mampu mengurangi kemacetan dari arah Jakarta Pusat menuju Jakarta Timur.

"Sebelumnya sudah ada jalan layang di kawasan itu. Tak lebih dari setahun setelah dibangun, persimpangan jalan di Matraman kembali macet parah," kata Tigor.

Menurut Tigor, berdasarkan pengalaman, proyek underpass bukan mengurangi kemacetan tetapi hanya membagi kemacetan di jalan-jalan kecil atau jalan tikus.

Sebelumnya, pengamat Tata Kota dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Azis, menyarankan agar pemerintah provinsi DKI Jakarta segera menyelesaikan sejumlah pembukaan atau rekayasa lalu lintas baru di daerah tersebut "Rekayasa ini meliputi perubahan akses, crossing yang ada dan juga seandainya ada traffic light mesti diatur ulang," ujarnya.

Namun demikian untuk atau mengurangi menimalisasikan kemacetan yang semakin parah, Aziz menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta dapat membangun infrastruktur penunjang sarana seperti pelebaran jalan di sekitaran Jalan Tugu Proklamasi.

"Tapi, tetap harus ada kajian secara menyeluruh terkait akar masalahnya. Termasuk pembenahan akses jalan ke arah Tambak, Pramuka dan Jatinegara," ucapnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Halim Pagarra mengatakan, hasil evaluasi secara umum, dua underpass tersebut membuat arus kendaraan cukup lancar, namun ada beberapa catatan.Yakni ada sedikit kendala dan perlu adanya rekayasa lalu lintas."Pada sore hari memang kendaraan dari Matraman itu yang mungkin perlu ada rekayasa lagi supaya masuk kepada underpass, memang sangat kurang di situ," kata Halim.

Sementara itu, underpass Mampang, kata Halim, sudah cukup bagus. Pihak kepolisian sempat meminta Pemprov DKI menambah rambu untuk memperjelas para pengendara. "Rambu sudah cukup. Kemarin kita sudah suruh tambahkan yang di depan underpass itu, untuk memperjelas. Yang di Kuningan, sekarang sudah selesai," ucapnya

Namun, Halim belum bisa memerinci berapa persentase penurunan angka kemacetan yang terjadi. Halim mengatakan, perlu ada sejumlah pertemuan untuk membahas kelanjutan kondisi lalu lintas di dua kawasan tersebut.

Halim mengatakan kemacetan di Simpang Matraman terjadi baik dari arah Pramuka maupun Matraman ke arah Proklamasi. Kemacetan itu diduga karena banyaknya kendaraan dari Matraman ke arah Salemba, dan dialihkan ke arah Proklamasi.

Dampak Ekonomi

Terkait dengan penerapan ganjil - genap tol Jakarta Bekasi, Jagorawi dan Jakarta -Tangerang, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan penerapan skema ganjil genap memberikan efek domino ke semua aspek. "Dampaknya luar biasa, salah satunya ke dampak ekonomi," ujarnya.

BPTJ, kata Bambang, saat ini sedang melakukan survei berapa dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembatasan kendaraan di tiga jalan tol itu pada pagi dan sore hari. "Kami menghitung dari parameter BBM di tol Jakarta-Bekasi, bisa menghemat 140 miliar rupiah per hari," ucapnya.

Jika penghematan serupa terjadi di jalan tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang, Bambang memperkirakan efisiensi dari sisi ekonomi bisa menghemat 500 miliar rupiah per hari."Efisiensi yang cukup lumayan," kata Bambang.

Untuk itu, menurut Bambang, pemerintah serius dalam penanganan dan mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan tol maupun non tol.

emh/Ant/P-5