UKT Sesuai dengan Kondisi Demografi

JAKARTA - Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Tjitjik Sri Tjahjandarie, mengatakan, skema pembayaran kuliah melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kondisi demografi di Indonesia. Adapun saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi di mana usia produktif mendominasi jumlah penduduk.

"Indonesia ini, jumlah penduduknya sekarang ini sudah 280 juta. Bonus demografi ini kan mulai dari sekarang itu kan besarnya di sini. Nah apakah kemudian UKT berkeadilan yang tepat? Tepat," tegas Tjitjik, kepada Koran Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menjelaskan, jumlah penduduk menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk bisa mengcover seluruh biaya pendidikan tinggi. Apalagi, pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia masih jauh di bawah negara lain.

Tjitjik menerangkan, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia juga beragam. Menurutnya, jika pembayaran kuliah menggonakan skema rata antar mahasiswa, maka bisa mempersulit masyarakat tidak mampu.

"Padahal, salah satu strategi dari bangsa ini adalah dengan misalnya dari masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tadi untuk bisa mempunyai akses ke pendidikan ini bisa mengubah perekonomian dan kesejahteraan keluarganya," jelasnya. Sebagai informasi, skema UKT memiliki beberapa kategori pembiayaan sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa. Masyarakat kerap mengeluhkan mekanisme UKT sebab peningkatan biayanya tinggi dan kerap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.

Butuh Kajian

Secara terpisah, Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut jika UKT yang tinggi bakal menghalangi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, generasi masa depan butuh untuk mendapat pendidikan tinggi.

Dia berharap kebijakan UKT ini harus dikaji sebaik mungkin. Menruutnya, penambahan biaya kuliah sangat mungkin terjadi, tapi tidak secara mendadak dan langsung tinggi seperti saat ini.

"Kalau ada peningkatan penambahan biaya yang tidak signifikan, yang penambahan tiap tahun sedikit itu bisa ditolerir, tapi kalau yang berkali lipat sampai tiga, sampai lima kali lipat ini tentu akan menjadi masalah. Jadi mengambil kebijakan ini jangan malah menambah masalah," katanya.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji menilai, kondisi masyarakat saat ini sulit untuk membayar UKT serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal. Hal tersebut melihat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia itu hanya 75 juta rupiah per tahun.

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Maulana Ihsanul Huda, mengungkapkan, UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mengalami kenaikan signifikan sebesruf/S-2