Ukraina Umumkan Keadaan Darurat

KYIV - Dewan Keamanan Ukraina, pada Rabu (23/2), menyetujui rencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman invasi oleh Russia. Menurut Sekretaris Dewan Keamanan Ukraina, Oleksiy Danilov, pengumuman keadaan darurat yang harus secara resmi disetujui oleh parlemen, akan ditindaklanjuti dengan mobilisasi umum.

Danilov mengatakan bahwa ia akan menyampaikan laporan ke parlemen Ukraina pada Rabu, dengan anggota parlemen diperkirakan akan menyetujui langkah-langkah keamanan tambahan pada pekan ini.

Keadaan darurat ini akan berlaku untuk semua bagian Ukraina kecuali dua wilayah separatis timur yang didukung Russia yaitu Donetsk dan Lugansk, di mana pemberontakan mematikan yang telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa pecah pada 2014.

Danilov mengatakan bahwa masing-masing wilayah Ukraina akan dapat memilih tindakan tertentu yang akan diterapkan,tergantung pada seberapa perlu tindakan itu.

"Ini bisa jadi tambahan penegakan ketertiban umum," kata Danilov. "Ini bisa melibatkan pembatasan jenis transportasi tertentu, peningkatan pemeriksaan kendaraan atau meminta orang untuk menunjukkan dokumen ini atau itu," imbuh dia.

Pengumuman keadaan darurat dikeluarkan sehari setelah majelis tinggi parlemen Russia memberi izin kepada Presiden Vladimir Putin untuk mengirim penjaga perdamaian ke dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur.

Pada Rabu, Ukraina memobilisasi cadangan militernya dan mendesak sekitar 3 juta warganya untuk meninggalkan wilayah Russia saat Moskwa meningkatkan tuntutannya sehingga kekhawatiran akan terjadi perang habis-habisan semakin menguat.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyi, telah memberi tahu lebih dari 200.000 tentara cadangan Ukraina bahwa mereka akan dipanggil untuk kembali bergabung dan bertugas ke masing-masing unit.

Invasi Skala Penuh

Sementara itu Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengatakan bahwa pasukan Russia siap untuk menyerang Ukraina dan memicu perang paling serius di Eropa selama beberapa dekade, tetapi Putin mengatakan dia terbuka untuk negosiasi dalam batas-batas tertentu.

Russia telah menuntut agar Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi NATO dan berusaha untuk menghentikan kemajuan pengaruh Barat di Eropa timur sejak Perang Dingin.

"Kepentingan Russia, keamanan warga kami, tidak dapat dinegosiasikan," kata Presiden Putin, dalam pidato untuk menandai Hari Bela Tanah Air.

Presiden Putin pada Selasa (22/2) menetapkan sejumlah kondisi tegas jika Barat ingin mengurangi eskalasi krisis, dengan mengatakan Ukraina harus membatalkan ambisi NATO dan menjadi netral.

Sementara itu Presiden AS, Joe Biden, kemudian menanggapinya dengan mengumumkan sanksi baru yang keras terhadap Russia karena memulai invasi ke Ukraina, tetapi mengatakan masih ada waktu untuk menghindari perang.

Pada Rabu, Jepang dan Australia mengikutinya AS dengan mengeluarkan sanksi tegas tersendiri untuk Moskwa dan individu-individu yang terkait dengan agresi terhadap Ukraina. Sanksi juga dikeluarkan Jerman yang mengumumkan penghentian sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Russia.

Sementara itu pemimpin NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan kelompok aliansi itu memiliki setiap indikasi bahwa Moskwa akan terus merencanakan serangan skala penuh ke Ukraina. Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, mengatakan kepada Sky News bahwa kemungkinan Putin akan menindaklanjuti rencananya untuk invasi skala penuh ke Ukraina. SB/AFP/N-3