UE Jatuhkan Sanksi pada Perusahaan Migas Junta

BRUSSELS - Uni Eropa (UE), pada Senin (21/2), telah memperluas sanksinya terhadap junta militer Myanmar dengan memasukkan 22 pejabat kunci dan empat perusahaan yang terkait dengan rezim, sebagai tanggapan atas tindakan keras yang terus berlangsung di negara Asia Tenggara itu.

Sanksi juga menargetkan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Myanmar (MOGE) milik negara yang dipandang sebagai sumber pendapatan utama bagi petinggi junta militer.

Tindakan keras junta militer terhadap perlawanan warga yang menentang kekuasaannya telah menuai kecaman global. Namun, sanksi sebelumnya dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa terhadap junta di Myanmar, mengecualikan sektor minyak dan gas.

"Uni Eropa sangat prihatin dengan berlanjutnya eskalasi kekerasan di Myanmar dan evolusi menuju konflik yang berlarut-larut dengan implikasi regional," bunyi sebuah pernyataan. "Sejak kudeta militer, situasinya terus memburuk dan memburuk," imbuh pernyataan itu.

Uni Eropa dalam pernyataannya berulang kali menyerukan penghentian segera semua permusuhan, diakhirinya penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan dicabutnya keadaan darurat.

Pembekuan aset dan larangan perjalanan diberlakukan terhadap 22 orang, termasuk menteri investasi, industri dan informasi, pejabat di komisi pemilihan dan pejabat militer.

Pangkas Pendanaan

Kelompok hak asasi manusia di Myanmar dan di seluruh dunia berpendapat, memberikan sanksi kepada MOGE akan memangkas sumber pendanaan penguasa militer.

Menurut perkiraan pemerintah, pendapatan dari gas alam menyumbang hampir 50 persen dari aliran devisa berupa mata uang asing yang masuk ke Myanmar. MOGE juga diprediksi memperoleh pendapatan 1,5 miliar dollar AS dari proyek lepas pantai dan pipa pada 2021-2022.

Sanksi terhadap MOGE dikeluarkan sebulan setelah perusahaan energi Total Energies dan Chevron hengkang dari Myanmar dengan alasan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia.

MOGE adalah mitra ventura dua perusahaan migas itu dalam proyek-proyek gas lepas pantai, termasuk lapangan gas Yadana. Ada 65 pejabat dan 10 perusahaan di Mynamar yang masuk dalam daftar sanksi Uni Eropa. SB/DW/AFP/N-3