Turki Klaim Punya Bukti Pembunuhan

Keyakinan Turki bahwa wartawan yang sangat kritis terhadap Pemerintah Saudi itu dibunuh atas perintah operasi rahasia.

ANKARA - Pemerintah Turki telah melaporkan pada petinggi Amerika Serikat (AS) bahwa mereka memiliki bukti rekaman suara dan video dibunuhnya jurnalis bernama Jamal Khashoggi di dalam kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Informasi ini diwartakan harianWashington Post edisi Jumat (12/10) yang memperoleh keterangan dari petinggi asal Turki dan AS yang enggan disebutkan jati dirinya.

"Rekaman itu memperlihatkan bahwa tim keamanan Saudi telah menahan Khashoggi, kontributor jurnalis untuk Washington Post, dalam konsulat, sebelum ia dibunuh dan dijagal tubuhnya," demikian tulis Washington Post."Di rekaman itu, kita bisa mendengarkan suara dia (Khashoggi) dan suara-suara pria lainnya dalam bahasa Arab," tulis Washington Post yang mengutip pernyataan seorang narasumber rahasia yang mengetahui bukti rekaman itu. "Kita juga bisa mendengar ia (Khashoggi) diinterogasi, disiksa, dan kemudian dibunuh," imbuh narasumber itu.

Khashoggi pergi ke kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk mengurus surat-surat pernikahannya. Setelah masuk ke kantor konsulat Arab Saudi, jurnalis itu tak terlihat batang hidungnya lagi.

Sebelumnya Washington Post menulis bahwa Putera Mahkota dan penguasade facto di Arab Saudi telah memerintahkan dijalankannya sebuah operasi rahasia yang menargetkan Khashoggi. Washington Post mendapat informasi itu dengan mengutip keterangan dari dinas intelijen AS yang menyadap komunikasi petinggi di Arab Saudi yang isinya membahas rencana penangkapan terhadap jurnalis itu.

Terkait perkembangan kasus ini, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa negaranya amat prihatin atas raibnya Khashoggi. "Kami akan melakukan penyelidikan dari setiap aspek. Kami tak bisa tinggal diam karena hal ini tak lazim," kata Presiden Erdogan seperti dikutip dari harianHurriyet edisi Kamis (11/10).

Sementara itu kantor berita Anadolu yang mengutip keterangan dari juru bicara Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, mengabarkan bahwa Turki telah menyepakati proposal dari Arab Saudi yang isinya akan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini.

Dilaporkan pula bahwa penyidik dari Turki telah bersiap memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, namun pejabat keamanan Turki masih harus menunggu otoritas akhir dari Riyadh.

Dilema AS

Sementara dari AS, sekelompok senator diwartakan telah mendesak pemerintahan pimpinan Presiden Donald Trump, untuk menyelidiki raibnya Khashoggi. Mereka meminta dilakukan penyelidikan pelanggaran atas hak asasi manusia yang jika diteruskan bisa menyebabkan AS mengeluarkan sanksi terhadap petinggi di Arab Saudi maupun individu lainnya.

Presiden Trump sendiri menyampaikan bahwa kasus raibnya Khashoggi merupakan hal yang amat buruk dan pastinya tak akan positif bagi hubungan antara AS-Arab Saudi. Walau begitu, Trump menyatakan akan terus mencari tahu apa yang terjadi dengan Khashoggy, namun is juga menegaskan bahwa kasus ini tak akan mempengaruhi rencana penjualan alutsista AS pada Arab miliar dollar AS. "Saya tak mau mengakhiri transanksi penjualan senjata dengan Arab Saudi karena berpotensi memicu sengketa di Kongres AS," ucap Trump.

Alasan Trump untuk tidak memutus transaksi alutsista maupun menyudahi investasi dengan Arab Saudi, karena negara kerajaan di Timur Tengah itu bisa mengalihkan uangnya ke Russia dan Tiongkok.

Kasus raibnya Khashoggi akan jadi batu sandungan berikutnya bagi pemerintahan AS pimpinan Trump. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di AS, penjualan alutsista besar-besaran harus mendapatkan persetujuan dari kongres. Sebelumnya anggota kongres sudah mempertanyakan dukungan AS atas keterlibatan Arab Saudi dalam perang sipil di Yaman.

Ditempat terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi di Washington DC telah pulang ke tanah airnya, dan pemerintah AS menyampaikan bahwa mereka akan menantikan perkembangan terkini terkait kasus raibnya Khashogi serta dampaknya bagi hubungan bilateral AS-Saudi.

SCMP/I-1