Tuntaskan Masalah Data Beras

JAKARTA - Silang data produksi beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 2009 belum terselesaikan tuntas. Situasi tersebut terus memicu polemik dilematis berupa keputusan pemerintah mengimpor beras, yang seharusnya bisa dicegah.

"Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani. Akibatnya, pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing," ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, di Jakarta, Selasa (3/1).

Akibat data produksi beras yang tidak sinkron, politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan Kementan dan Kemendag tidak main-main mengelola data. Dia menekankan dampak silang data ini, tidak hanya menjadi perdebatan publik, tetapi juga berpotensi melahirkan krisis pangan di Indonesia.

"Jadi, akibat data tidak sinkron ini maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu, karena kesimpangsiuran data ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini," jelasnya.

Bagi Firman, Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai perlu menggunakan otoritasnya untuk menetapkan data guna meminimalisir area abu-abu saat pemerintah mengambil keputusan untuk sektor pertanian Indonesia. Dirinya tidak ingin keputusan impor ini terulang kembali karena kesenjangan data antara Kementan dan Kemendag.
Halaman Selanjutnya....