Tulang Bawang Kini Miliki Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Tulang Bawang, Lampung telah memiliki mal pelayanan publik (MPP). Pada Rabu (3/11), Mal Pelayanan Publik itu diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, fasilitas pelayanan di Tulang Bawang ini merupakan MPP yang ke-29 di Indonesia yang diresmikan. Di MPP Tulang Bawang, sementara ini, ada sebanyak 159 jenis layanan dari 12 organisasi perangkat daerah (OPD).

"Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang telah siap melayani masyarakat sekitarnya," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Minggu (8/11).

Selain itu, kata Tjahjo, di MPP Tulang Bawang, juga terdapat sarana dan prasarana penunjang pelayanan, antara lain ruang laktasi, area bermain anak, musala, dan fasilitas lainnya. Tidak hanya itu, di MPP Tulang Bawang juga tersedia fasilitas bagi masyarakat berkebutuhan khusus, seperti kursi roda, toilet, dan ram atau jalan landai.

"Pusat pelayanan terpadu ini merupakan MPP keenam di Pulau Sumatera yang menyusul kehadiran MPP Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Batam, Kota Pekanbaru, dan Kota Banda Aceh. MPP Kabupaten Tulang Bawang berlokasi di Jalan Lintas Timur Km 112, Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala," ujarnya.

Pelayanan Cepat

Menteri Tjahjo menambahkan MPP adalah wujud dari birokrasi yang dituntut untuk mampu melayani dan memberikan perizinan dengan cepat. Tentunya dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

"Mental pelayanan ASN ini harus diubah, yakni melayani dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya sebagai Menpan RB memberikan penghargaan kepada Bupati Tulang Bawang atas komitmen dan kerja samanya dalam mewujudkan MPP Tulang Bawang ini" katanya.

Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa menjelaskan, MPP didirikan untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Selain itu, MPP juga dapat mendorong peningkatan iklim investasi dan Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia. "Seperti arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan adanya kemudahan perizinan dan investasi," katanya.

Pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara pelayanan, kata Diah, memiliki peranan sentral dalam pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk terlibat secara aktif dan inovatif sebagai fasilitator yang mampu merangsang investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

"Meningkatnya investasi di daerah tentu akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dari daerah," katanya. ags/N-3