Triwulan I-2018, Defisit APBN Capai 0,58 Persen

Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan I-2018 sebesar 85,8 triliun rupiah atau 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut turun dibandingkan catatan pada periode sama pada tiga tahun terakhir.

Dalam jumpa pers realisasi APBN triwulan I-2018 di Jakarta, Senin (16/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan realisasi defisit anggaran pada triwulan I -2015 sebesar 0,71 persen terhadap PDB, sedangkan pada 2016 mencapai 1,13 persen dan pada 2017 sebesar 0,76 persen terhadap PDB.

Dia menambahkan realisasi defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara yang hingga 31 Maret 2018 sudah mencapai 333,8 triliun rupiah dan belanja negara 419,6 triliun rupiah. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 262,4 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak 71,1 triliun rupiah dan hibah 0,3 triliun rupiah.

"Penerimaan perpajakan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Ini menunjukkan denyut ekonomi kita mulai menunjukkan kenaikan," kata Menkeu. Dia mengatakan realisasi perpajakan itu tumbuh 16,21 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan penerimaan dari kebijakan amnesti pajak. Untuk realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai 244,5 triliun rupiah, tumbuh 9,9 persen.

Angka itu sekitar 17 persen dari target 1.424 triliun rupiah. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 144,3 triliun rupiah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 98,7 triliun rupiah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya 1,6 triliun rupiah.

Hampir seluruh jenis pajak utama tumbuh dua digit antara lain PPh Pasal 21 dengan realisasi 30,39 triliun rupiah, tumbuh 15,73 persen dan PPh 22 impor dengan realisasi 13,09 triliun rupiah, tumbuh 25,09 persen.

Realisasi Belanja

Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 234 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa 185,6 triliun rupiah. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian Lembaga 103,1 triliun rupiah dan belanja non- Kementerian Lembaga 130,8 triliun rupiah.

Pembiayaan anggaran juga sudah mencapai 149,8 triliun rupiah atau 46 persen dari target 325,9 triliun rupiah karena adanya strategi penerbitan Surat Berharga Negara sejak awal tahun. Dia mengatakan realisasi positif ini memperlihatkan kinerja APBN semakin baik.

Ant/E-10