Tren Pekerja Informal Meningkat

JAKARTA - Pekerja sektor informal di Indonesia mengalami tren peningkatan, terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda. Kondisi tersebut dinilai kurang baik, mengingat mereka masih minim mendapat perlindungan tenaga kerja, termasuk upah rendah dan jaminan sosial sangat terbatas.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menyebutkan pekerja sektor informal di Indonesia mencapai 59,97 persen hingga Februari 2022. "(Pekerja) sektor informal kita mendekati 60 persen. Menurut saya ini kurang baik, karena ini banyak komplikasi dari share ini," katanya dalam acara T20 Task Force 5 Side Event di Jakarta, Rabu (27/7).

Teguh menuturkan jumlah pekerja informal yang mencapai 59,97 persen ini meningkat dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu hanya 56,64 persen pada 2020. Jumlah pekerja informal sebanyak 56,64 persen pada 2020 tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 59,62 persen pada 2021 hingga akhirnya mencapai level tertinggi pada Februari 2022 yakni hampir 60 persen.

Dia menjelaskan meningkatnya pekerja sektor informal merupakan scarring effect dari pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja karena sebagian besar dari mereka yang dipekerjakan selama Covid-19 pergi ke sektor informal. "Jadi pangsa informal sudah diam-diam meningkat pada 2021 dan Februari 2022," katanya.

Menurut Teguh, jumlah pekerja informal itu kurang baik karena mereka masih minim dalam mendapat perlindungan tenaga kerja termasuk upah rendah dan jaminan sosial yang sangat terbatas. Terlebih lagi, pandemi menyebabkan sekitar 5,4 juta tenaga kerja keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan program kartu prakerja sejak April 2020. Hingga saat ini, peserta program kartu prakerja mencapai 13,4 juta orang di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

"Mulai dari kabupaten Merauke sebanyak 16.908 orang, Sabang sebanyak 1.653 orang, hingga Kepulauan Talaud sebanyak 2.924 orang," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Rilis Laporan Tahunan Kartu Prakerja 2021 di Jakarta, kemarin.

Dia menuturkan, peserta kartu Prakerja tersebut hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk melibatkan disabilitas, orang tua, hingga peserta dengan pendidikan sekolah dasar (SD). Dengan jumlah peserta itu, program kartu prakerja terbukti inklusif seperti agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni Leave No One Behind.

Modal Usaha

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, menyebutkan sebanyak 69 persen peserta Kartu Prakerja menggunakan insentif untuk modal usaha. "Mereka membeli gerobak, panci, alat masak, mesin jahit, bibit ikan lele, bibit ayam, dan lain sebagainya untuk modal usaha mereka," kata Denni.

Karena itu, dia menyimpulkan program kartu prakerja berdampak positif atau efektif, serta pelatihan maupun bansos yang diberikan dari program tersebut sama-sama bermanfaat. Adapun temuan tersebut berasal dari Survei Evaluasi Manajemen Kartu Prakerja pada 2021 untuk deteksi dini yang diisi oleh 5,1 juta responden dari sebanyak 5,9 juta peserta Kartu Prakerja pada tahun lalu.

Selain itu, Denni menyampaikan survei tersebut juga menemukan sebanyak 89 persen peserta Kartu Prakerja menggunakan insentif untuk membeli bahan pangan.

Sementara dari segi pelatihan, dia menyebutkan sebanyak 94 persen responden mengaku program skilling Kartu Prakerja mengajarkan keterampilan baru, 94 persen responden mengaku program reskilling memberikan keterampilan terkini, serta 93 persen responden mengaku program upskilling meningkatkan efisiensi kerja.