Tren Kenaikan Harga Beras Perlu Mendapat Perhatian Khusus

JAKARTA - Pemerintah memantau pergerakan harga komoditas setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka memitigasi potensi kenaikan inflasi yang tinggi. Hal itu agar bisa segera melakukan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan harga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat (23/9), mengatakan setelah kenaikan harga BBM pada awal September, sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan harga walaupun pergerakannya kini cenderung mulai menurun dan stabil.

Harga komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus adalah beras karena masih dalam tren meningkat.

Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) akan terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga terutama sesudah penyesuaian BBM.

"Juga akan diperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kerja sama antardaerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

Upaya lain yakni melalui penambahan frekuensi pelaksanaan operasi pasar, termasuk peningkatan program ketersediaan pangan dan stabilitas harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.

Airlangga juga menyatakan kerja sama dengan pelaku digital pertanian turut diperluas untuk menambah produktivitas maupun pemanfaatan teknologi dalam rangka memperlancar distribusi.

Pemerintah pun mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai, untuk mengantisipasi tingginya permintaan pada akhir tahun. "Dalam jangka menengah juga akan mengembangkan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura," katanya.

Begitu pula sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen khususnya di daerah sentra produksi juga akan terus diperbanyak dan diperkuat agar umur simpan lebih panjang. Dia optimistis seluruh upaya itu akan mampu menekan inflasi di bawah 5 persen hingga akhir 2022.

Intervensi Fiskal

Menanggapi pernyataan Menko Perekonomian itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, meminta pemerintah agar menjaga inflasi tidak meroket. Pemerintah pun diharapkan tidak cukup hanya dengan mengandalkan intervensi melalui suku bunga, tetapi juga harus ada intervensi fiskal.

Regulator harus melakukan intervensi pasar terhadap komoditas pangan. Intervensi pasar tidak bisa hanya dengan komoditas beras melalui Bulog, tetapi juga pangan nonberas. Apalagi setelah kenaikan harga BBM kemarin, harga pangan sudah fluktuatif.

"Harus ada operasi pasar untuk cabai, bawang merah, atau minyak goreng, supaya demand tetap ada meskipun kredit sektor riil sulit," paparnya.

Dia memperkirakan dengan kondisi sekarang ini, ketika harga pangan mulai terkerek naik, inflasi September ini bisa tembus 6 hingga 7 persen. Itu bisa berlanjut hingga Oktober dan baru bisa turun di bulan berikutnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan pemerintah harus terus meningkatkan kewaspadaan (awareness) dan kesigapan (alertness) agar dapat mengantisipasi keadaan dan berbagai dampak ikutan dengan lebih cepat dan sigap.