Transportasi Publik Jadi Layanan Utama Pergerakan Orang di IKN

BALIKPAPAN Transportasi publik akan menjadi layanan utama pergerakan orang dan barang di Ibu Kota Nusantara, ibu kota baru negara Republik Indonesia yang dibangun di Sepaku-Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kendaraan yang digunakan juga yang ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi. Untuk dalam kota akan digunakan bus listrik, sepeda, dan sepeda listrik. Kendaraan atau mobil-mobil listriknya juga dirancang dapat berjalan dengan kemudi oleh sistem alias otomatis tanpa sopir. Bahkan lama perjalanan juga ditentukan, yaitu 10 menit perjalanan maksimal ke fasilitas-fasilitas penting kota dari simpul transportasi atau terminal.

"Sehingga semua bisa sangat hemat dan efisien," kata Pemimpin Tim Penyusun Rencana Induk Sistem Transportasi Cerdas di IKN Resdiansyah, dalam suara pers yang diterima di Balikpapan, akhir pekan kemarin.

Pada pengaturan lalu lintas, baik di persimpangan atau parkir, atau di bagian-bagian mana yang perlu diatur atau dijaga dan diawasi, akan dilakukan secara digital dan elektronik, dengan kamera CCTV dan aplikasi perhitungan komputer. Termasuk juga di dalamnya dalam hal penanganan pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan.

Menurut Resdiansyah, sistem pengendali lalu lintas cerdas direncanakan akan menjadi teknologi ITS (intelligent transportation system) pertama yang dikembangkan di IKN khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kawasan di mana ada istana negara atau istana presiden, kantor-kantor kementerian, kantor lembaga-lembaga tinggi negara, dan markas TNI dan Polri.

Dalam kesempatan itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono berharap bahwa sistem transportasi cerdas itu mampu menjawab tantangan di masa depan di IKN untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. "Dan kelak juga bisa diterapkan di kota-kota lainnya di Indonesia," kata Bambang.

Produksi Pangan
Gubernur Kaltim Timur Isran Noor mengatakan, rencana perpindahan IKN ke kawasan ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi bahan pangan, agar tidak perlu memasok pangan dari luar daerah.

"Pertambahan penduduk yang terus meningkat, ditambah dengan menjelang perpindahan IKN ke Kaltim, harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan di daerah," kata Isran melalui rilis Diskominfo Provinsi Kaltim di Samarinda, kemarin.

Ia menyatakan Pemprov Kaltim berkomitmen menciptakan kedaulatan pangan di daerah, karena bidang pangan merupakan kebutuhan utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan pangan, katanya, menjadi isu strategis yang akan terus diperjuangkan untuk diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Namun ia mengakui bahwa persoalan pangan di daerah memang kompleks.