Transparency International: Pelanggaran HAM Hambat Pemberantasan Korupsi di Dunia

BERLIN - Berkurangnya tindak korupsi kecil berbanding terbalik dengan praktik rasuah kelas kakap yang semakin mewabah. Upaya pemberantasan diyakini terhambat oleh pelanggaran HAM seiring menguatnya tren autoritarianisme di dunia. Kesimpulan tersebut tercantum dalam Indeks Persepsi Korupsi 2021 yang dirilis organisasi antikorupsi, Transparency International (TI), Selasa (25/1).

Dalam studinya mereka mencatat bahwa pengawasan dan hak sipil semakin tertekan, tidak hanya di negara-negara dengan budaya korupsi sistemik dan institusi yang lemah, tetapi juga di negara-negara demokrasi maju.

Melemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di banyak negara diyakini memperkuat tren impunitas dalam delik korupsi. Untuk itu para peneliti membandingkan data korupsi miliknya dengan rapor kebebasan sipil oleh Economist Intelligence Unit, dan data pembunuhan terhadap aktivis HAM dan antikorupsi oleh Frontline Defenders.

Hasilnya, negara-negara yang mencetak skor buruk pada Indeks Persepsi Korupsi, cendrung mencatat angka pelanggaran HAM yang tinggi.

"Hak-hak fundamental seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan hukum yang adil akan menjamin partisipasi publik dan mencegah praktik korupsi," tulis Transparency International dalam laporannya.
Halaman Selanjutnya....