Nasional Mondial Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Transparency International: Indonesia Mengalami Penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2022, Terburuk Sepanjang Sejarah Era Reformasi

Foto : Istimewa

Transparency International Indonesia mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung menurun.

A   A   A   Pengaturan Font

"Tujuan utama dari perubahan UU KPK pada tahun 2019 adalah mengubah strategi dari penegakan hukum menjadi pencegahan."

"Pemerintah mengklaim sejumlah program pelayanan publik dan layanan investasi online, bahkan UU Cipta Kerja, merupakan strategi besar pengendalian korupsi melalui pencegahan yang efektif. Namun, hasil CPI terbaru menunjukkan kegagalan strategi tersebut," tambahnya.

Selain itu, pemberantasan korupsi di sektor strategis lainnya, seperti korupsi politik dan peradilan, belum membuahkan hasil yang positif. Sedikit peningkatan skor pada Indeks WJP-ROL dan VDem menunjukkan bukti lebih lanjut tentang tidak adanya kebijakan strategis untuk mencegah korupsi. Faktanya, kedua sektor tersebut berada pada komponen CPI yang memiliki skor terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya skor CPI. Absennya kebijakan dan hasil yang stagnan di kedua sektor tersebut berdampak pada penurunan skor CPI Indonesia tahun 2022 secara signifikan.

Posisi Indonesia pada CPI tahun ini juga terpuruk di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI negara-negara Asia-Pasifik yaitu 45. Negara terbesar di Asia Tenggara juga sama posisinya. dengan Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara berada di peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste. , Vietnam, dan Thailand.

Pada saat yang sama, meskipun Indonesia menjadi tuan rumah salah satu forum diplomatik terpenting pada tahun 2022, Forum G20, Kepresidenan Indonesia gagal menghasilkan komitmen dan strategi berbasis bukti untuk memperkuat agenda antikorupsi global yang lebih nyata. Hingga saat ini, para kleptokrat Rusia masih menyukai impunitas, sedangkan otoritas lintas batas yang berfungsi untuk membekukan dan menyita aset ilegal masih belum diberi kekuasaan, sumber daya, atau alat yang memadai.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Selocahyo Basoeki Utomo S
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S

Komentar

Komentar
()

Top