Transisi Energi Jangan Setengah Hati

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyambungkan lima area utama kelistrikan di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah supergrid. Targetnya, listrik bersumber daru energi baru terbarukan (EBT) akan didistribusikan juga ke lokasi pembangunan smelter di Sulawesi karena saat ini masih menggunakan pembangkit dari energi kotor.

Di sisi lain, pemerhati energi mendesak agar transisi energi harus dilakukan juga pada aktivitas pengolahan nikel untuk menghasilkan bateri bagi kendaraan listrik. Sayangnya, saat ini pemerintah sepertinya belum melakukannya, dan masih fokus mendorong transisi di sisi hilir, dengan menggunakan kendaraan listrik.

Terkait supergrid tersebut disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada BloombergNEF Summit 2022 bertajuk Indonesia's Sustainable Energy Transition Ambition di Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11). "Kita harus menghubungkan jaringan kelistrikan antara Jawa dengan Sumatera, Kalimantan dengan Jawa, Kalimantan dengan Sulawesi, maupun Jawa-Bali dengan Nusa Tenggara," ujar Arifin dikutip dari laman resmi kementerian ESDM.

Dia memaparkan supergrid dilakukan karena banyak sumber EBT berlokasi di daerah-daerah yang jauh dari masyarakat maupun industri sehingga sedikit permintaan (demand) akan listrik. Untuk itu, supergrid bisa menjadi jalan untuk menyalurkan listrik dari sumber EBT ke tempat lain yang lebih membutuhkan listrik.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan supergrid adalah salah satu upaya untuk mencapai target NetZeroEmission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat karena banyak menggunakan pembangkit bersumber EBT.

"Seperti di Sulawesi yang memiliki banyak industri serta pemurnian mineral yang memerlukan listrik sangat besar, saat ini pembangkit listriknya menggunakan batu bara, ke depan nanti bukan tidak mungkin akan ada persyaratan proses mineral harus ramah lingkungan," ungkap Arifin.

Dia melanjutkan Bali Compact telah disetujui para Menteri Energi G20 pada Forum Transisi Energi pada September lalu, berisikan sembilan prinsip dasar sehingga dapat dijadikan pondasi dan acuan bagi negara anggota G20 dalam percepatan transisi energi.

Bali Compact adalah kesepakatan untuk meningkatkan teknologi yang inovatif, terjangkau, rendah atau nol emisi dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasi dalam transisi energi.

Arifin mengatakan dari Bali Compact, dapat diterjemahkan pesan kunci kepada para pelaku usaha untuk terlibat dalam transisi energi.

"Yaitu dengan meningkatkan partisipasi aktif terhadap pengembangan energi dan inovasi teknologi yang rendah karbon, serta dengan menerapkan prinsip efisiensi energi pada seluruh rantai bisnis operasi," ungkapnya.

Kurang Serius

Peneliti Celios, Muhammad Akbar, ketika dihubungi, Minggu (13/11), mengakui pemerintah sebenarnya belum terlalu serius mendorong transisi energi. Kalaupun ada, hal itu hanya fokus di sektor hilir dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Dia menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) baru saja terbit beberapa waktu lalu. Namun faktanya, aktivitas pengolahan nikel untuk menghasilkan baterai untuk kendaraan listrik, sumber energinya masih dari energi kotor batu bara.

"Itu bisa ditemukan di lokasi smelter di Sulawesi. Mestinya kalau serius lakukan transisi harus semuanya, baik di hulu maupun di hilir," ujarnya.