Transisi Energi Berkeadilan Sudah Jadi Isu Utama di Indonesia

Jakarta - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho mengatakan transisi energi berkeadilan sudah menjadi isu utama di Indonesia.

Isu transisi energi berkeadilan berkaitan dengan isu-isu perbaikan iklim maupun upaya-upaya untuk mendorong percepatan transisi dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih dan terbarukan.

"Meskipun demikian, menjadi sebuah pertanyaan juga adalah ketika kita berbicara transisi energi menuju energi bersih, pada akhirnya tetap saja membutuhkan bahan-bahan yang diekstraksi dari mineral, khususnya nikel, kobalt, bauksit, maupun yang lainnya," ucap dia dalam Diskusi Media dan Catatan Akhir Tahun yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (21/12).

Menurut dia, Indonesia telah menyelesaikan Presidensi G20 yang dinilai cukup sukses terutama untuk beberapa agenda G20. Misalnya keputusan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik renagauap (PLTU) batu bara.

Kemudian, juga kesepakatan atas pembiayaan dengan skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai Rp310 triliun yang diberikan dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak selama periode 3-5 tahun oleh Amerika Serikat, Jepang, sejumlah negara G7, dan negara mitra Uni Eropa kepada Indonesia

"Hanya saja, kemudian pertanyaannya adalah apakah transisi energi cukup adil juga untuk daerah-daerah seperti Indonesia yang memiliki sumber daya nikel yang luar biasa?"kata Aryanto.

Lebih lanjut, dia menerangkan tentang hasil deklarasi dalam G20 Chair Summary Energy Transitions Ministers Meeting pada 2 September 2022 yang berkomitmen untuk mencari solusi terkait ketahanan energi, termasuk di dalamnya memperkuatsupply chain critical minerals(bahan mineral kritis).

Menurutnya, negara anggota G20 sudah sepakat bahwasupply chain critical mineralsharus diamankan untuk mendorong energi bersih karena dunia membutuhkan sumber daya mineral tersebut.

Bahkan, diketahui jika Indonesia sedang berupaya memproduksi mobil listrik sekaligus memberikan subsidi kepada para pembeli mobil listrik sehingga pada akhirnyasupply chain critical mineralssangat penting untuk didiskusikan.

"Namun demikian, di sini ada catatan menarik bahwa selain kita berbicara memperkuatsupply chaindaricritical minerals, juga harus promosikaninclusive investmentuntuk dorong pertumbuhan permintaan energi ,tapiinlinedengansustainabledevelopmentdanclimate goals,"ujarnya.

Artinya, ekstraksi sumber daya nikel atau mineral yang menjadi bagian daricritical mineralstak boleh berseberangan dengan tujuanclimate goals.

Selain itu, pertemuan pada 2 September 2022 menyepakati pula dokumen Bali Energy Transitions Roadmap yang bertujuan mendorong perusahaan-perusahaan smelter mengadopsi prinsip-prinsip ESG (environmental, social, andgovernance) dalam melakukan ekstraksicritical minerals.

"Jangan sampai kemudian justru karena kebutuhan baterai, kebutuhan mobil listrik, kita melakukan ekstraksi yang luar biasa sehingga akhirnya berseberangan dengan tujuanclimategoalsitu sendiri. Investasinya juga tidakgreen, dan dalam pelaksanaan operasinya jauh dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan,"ungkapnya.