Trans Jabodebek Segera Terintegrasi Mulai Oktober

JAKARTA - Sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) diintegrasikan dalam kurun satu bulan ke depan. Janji ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar, Rabu (27/9).
"Presiden minta untuk mengintegrasikan sistem moda Jabodebek. Jadi, jangan terpecah-pecah: ada BUMN, pemda, atau pusat. Maka, perlu sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut Binsar Pandjaitan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar proses integrasi tersebut dilakukan selama satu bulan ke depan untuk proses penyusunan struktur organisasi tunggal. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan yang juga terintegrasi.
"Perlu dibuat sistem agar orang bisa membeli karcis terusan. Berikutnya, sistem karcis bulanan untuk satu angkutan. Misal dari Bogor naik LRT, terus mungkin nanti naik Bus Transjakarta dan seterusnya," katanya.
Juga dengan perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan terintegrasi dengan layanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan TransJakarta. "Jadi, intinya kami akan kurangi kendaraan pribadi. Caranya, dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik untuk dibuat nyaman, tapi dengan ongkos yang sangat memadai," katanya.
Menurut Luhut, pemanfaatan kendaraan berbahan bakar minyak memicu polusi yang menelan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Salah satu solusi yang kini ditempuh pemerintah adalah menyiapkan moda transportasi umum bertenaga listrik yang ramah lingkungan dan nyaman.
Dia memberi contoh bus listrik yang harganya lebih mahal dari bus disel. Nanti pemerintah memberi subsidi 15 tahun dari 10 tahun masa pembayarannya, agar biayanya turun. Luhut menargetkan seluruh tahapan kebijakan tersebut rampung dalam satu bulan ke depan, guna mempersiapkan bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi.
Nanti kita cari bentuknya selama satu bulan ini akan mendata seluruh permasalahan. Pendapat masyarakat juga akan didengarkan terkait masukan akan bentuk organisasinya.
Agenda rapat terbatas melibatkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, juga hadir Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktanar.

Transjakarta
Sementara itu, anggota DPRD Jakarta Komisi B, Taufik Azhar, menyetujui wacana perubahan tarif Transjakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang melalui tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT). "Saya setuju-setuju saja. Karena kita tidak bisa terus mengandalkan penambahan dana subsidi kewajiban layanan publik atau public service obligation/PSO," kata Taufik.
Menurut Taufik, PSO sudah seharusnya tepat sasaran sehingga perlu dibedakan tarifnya dengan setiap pelanggan. Terlebih, kini Jakarta perlu menstabilkan ekonomi setelah statusnya berubah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
"Kita butuh moda transportasi yang lebih baik. Polusi udaranya juga menghilang. Itu yang diharapkan," ucapnya. Meski demikian, Taufik mengatakan usulan terkait kenaikan tarif Transjakarta sesuai dengan status ekonomi dan domisili penumpang belum dibahas di tingkat DPRD.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Jakarta mengungkapkan penerapan sistem tiket berbasis akun (account based ticketing/ABT) untuk mencegah dan meminimalkan potensi penumpang kehilangan saldo.