Tol Laut, Menjaga Asa dan Harapan Rakyat di Timur Indonesia

Menurut Dirjen Hubla, R Agus H Purnomo, sejak program tol laut dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi pada tahun 2014, trayek angkutan laut dilayani melalui penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.

Sementara terkait dengan evaluasi program tol laut, Agus mengatakan bahwa permasalahan yang masih timbul pada pelaksanaan program tol laut adalah terkait dengan angkutan balik kapal tol laut dari sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur masih sering relatif kosong alias tanpa muatan.

Seperti yang di katakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kupang beberapa waktu lalu bahwa selama ini kapal tol laut yang mengangkut muatan kontainer dari Jakarta atau Surabaya, maka pulangnya kapal tersebut relatif kosong dan jika ada muatan hanya sekitar 20 sampai dengan 30 persen.