Tol Laut, Menjaga Asa dan Harapan Rakyat di Timur Indonesia

Misi mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim menjadi salah satu program strategis Pemerintah Presiden Joko Widodo melalui pembangunan Tol laut. Tol laut ini bukan membangun jalan tol di atas laut. Tol Laut adalah suatu bentuk konektivisitas laut melalui kapal-kapal besar dari wilayah Indonesia Bagian Barat menuju Indonesia Bagian Timur dan sebaliknya secara teratur, terencana dan kontinue atau berkelanjutan.

Program pembangunan Tol Laut ini menjadi terobosan bagi pemerintah Joko Widodo untuk mengatasi masalah disparitas atau perbedaan harga barang satu wilayah dengan wilayah lain. Selama ini, perbedaan harga barang jadi penyebab utama pembangunan belum merata. Penyebab utama terjadinya disparitas harga ini karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana jarak antara satu pulau ke pulaunya sangat jauh. Biaya transportasi sangat tinggi sehingga berdampak pada harga-harga barang atau harga-harga komoditi antara satu pulau dan pulau lainnya menjadi berbeda jauh.

Pembangunan Tol Laut saat ini sudah memasuki tahun ke lima. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yakni selain menghubungkan seluruh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga menyediakan jaringan angkutan laut yang tetap dan teratur, meningkatkan konektivitas dan melancarkan distribusi barang di wilayah yang masih wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (T3P).

Namun demikian, Isu yang masih sering muncul dan menjadi permasalahan terkait pelaksanaan tol laut adalah belum efektifnya program tol laut untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua masyarakat di semua wilayah Indonesia. Di wilayah barat, berbagai fasilitas dibangun untuk memanjakan masyarakatnya yang tak jarang berasal dari kalangan atas. Sementara itu, masyarakat di wilayah timur yang ingin membeli barang kebutuhan pokok dengan harga sama seperti di Jawa saja, seringkali diprotes.

Anggaran yang digelontorkan Pemerintah untuk menyubsidi angkutan tol laut, termasuk di dalamnya angkutan perintis dan angkutan ternak diharapkan bisa memberikan bermanfaat bagi masyarakat wilayah Indonesia timur. Kawasan Indonesia timur memang masih perlu dioptimalkan untuk bisa berkontribusi bagi kawasan barat terhadap perekonomian Indonesia, namun kebutuhan dasar masyarakatnya seperti pangan, sandang dan papan harus tetap terpenuhi dengan harga yang tak jauh berbeda dengan mereka yang berada di kawasan barat. Di sinilah pentingnya rasa keadilan berlaku tanpa memperhitungkan daerah. Bahwa penyelenggaraan tol laut harus terus berjalan tanpa melupakan proses pengawasan dan evaluasi agar ke depan dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R. Agus H. Purnomo bahwa seluruh angkutan laut yang memperoleh subsidi dari pemerintah merupakan armada Tol Laut dan harus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian nasional.

"Jadi Tol Laut itu bukan hanya angkutan barang saja, tetapi semua elemen armada bersubsidi seperti kapal Tol Laut logistik, Kapal Perintis maupun Kapal Ternak adalah armada Tol Laut yang harus saling bersinergi dan memberi manfaat bagi masyarakat luas," jelas Dirjen Agus Purnomo, di Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Agus bahwa dalam operasionalnya semua armada tol laut yakni kapal Tol Laut logistik, kapal Perintis maupun kapal Ternak harus saling mendukung dan bersinergi. Dia mencontohkan, mulai tahun 2019 ini seluruh trayek kapal Tol Laut logistik dipastikan sudah ada konektivitas dengan kapal perintis. Hal ini dimaksudkan mengingat adanya kendala terkait ukuran dan kemampuan dermaga di suatu wilayah Indonesia Timur serta pengaruh saat terjadinya cuaca ekstrem dalam pelayaran.

"Prinsipnya semua barang-barang yang diangkut armada Tol laut logistik harus bisa masuk atau sampai ke pelabuhan- pelabuhan di kepulauan T3P (Terluar, Terpencil, Terdepan, dan Pedalaman) sepanjang di sana ada kargo in dan out," kata Agus Purnomo.

Menurut Dirjen Hubla, R Agus H Purnomo, sejak program tol laut dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi pada tahun 2014, trayek angkutan laut dilayani melalui penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 161 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Barang Dalam Negeri dan Bongkar Muat Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut.

Sementara terkait dengan evaluasi program tol laut, Agus mengatakan bahwa permasalahan yang masih timbul pada pelaksanaan program tol laut adalah terkait dengan angkutan balik kapal tol laut dari sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur masih sering relatif kosong alias tanpa muatan.

Seperti yang di katakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kupang beberapa waktu lalu bahwa selama ini kapal tol laut yang mengangkut muatan kontainer dari Jakarta atau Surabaya, maka pulangnya kapal tersebut relatif kosong dan jika ada muatan hanya sekitar 20 sampai dengan 30 persen.