TNI Ikuti Kebijakan Pemerintah dalam Sengketa Natuna

SURABAYA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk mengikuti kebijakan pemerintah dalam sengketa wilayah perairan Natuna dengan Tiongkok. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia menolak nine-dash line ataudemarkasi sembilan garis titik yang dijadikan sebagai Beijing sebagai dasar klaim wilayah kaya sumber daya alam tersebut.

"Ada kementrian terkait yang akan mengevaluasi tindakan kita (TNI)," kata Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, di Surabaya, Jumat (4/2).

Andika mengakui sengketa wilayah perairan Natuna cukup pelik, sehingga bila ada kapal asing yang menerobos, harus dihadapi dengan hati-hati. Namun ia meyakinkan bahwa TNI akan tegas dalam mengamankan batas-batas NKRI.

"Itu komplek, karena lintas sektoral. Dari militer salah satu tugas kami law enforcement, menegakkan hukum di laut. Karena kita punya kewenangan undang-undang perikanan dan ZEE (zona ekonomi eksklusif), sudah jelas, itu tugas kami," tuturnya.

Panglima menambahkan, TNI akan tetap melanjutkan program rutin latihan perang bersama dengan negara lain, seperti ajang "Garuda Shield 2021" yang menjadi latihan gabungan TNI AD dan US Army terbesar sepanjang sejarah. di Baturaja, Sumatra Selatan.
Halaman Selanjutnya....