TKN Jokowi-Ma'ruf Siapkan Tim Hukum Hadapi Kubu Prabowo

Seperti diketahui, permohonan kasus hanya akan diterima MK jika selisih suara yang dipersengketakan akan mengubah hasil akhir. Untuk itu, kubu Prabowo mesti membuktikan adanya kecurangan dalam selisih hampir 16 juta suara dengan Jokowi. Guna membuktikan itu, setidaknya kubu Prabowo harus menyiapkan bukti yang menunjukkan adanya setidaknya 100 kecurangan di 100.000 hingga 200.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut mantan hakim konstitusi, Hamdan Zoelva, dalam sistem hukum mengenai pembuktian, siapa pun yang mendalilkan ada kecurangan, pihak tersebut harus bisa membuktikan kecurangan di hadapan hakim. Jika salah satu paslon menduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, pihak tersebut harus bisa membuktikannya di MK.

"Namun, beban pembuktian sangat sulit. Pihak penggugat harus bisa membuktikan kecurangan 16 juta suara di ribuan TPS," kata Hamdan.

Sedangkan mantan hakim konstitusi Harjono mengatakan apabila gugatan yang diajukan adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemungutan suara. "Untuk tuduhan terstruktur, MK memiliki standar tertentu. Kalau terstruktur artinya ada suatu maksud yang intens. Bahwa itu akan dilakukan sesuatu yang diinstruksikan dari atas ke bawah. Ada komando dari atas dan di bawah melaksanakan. Artinya, organisasi-organisasi yang ada pada sistem pemerintahan," jelas Harjono.Ant/ags/AR-2