Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Penghitungan Suara

TKN Jokowi-Ma'ruf Buka Posko Kawal "Real Count" KPU

Foto : ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A

"WAR ROOM" - Ketua Harian TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Moeldoko dan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto menyaksikan aktivitas di “War Room Real Count” TKN di Jakarta, Minggu (21/4).

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Mengawal proses penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin meluncurkan sebuah aplikasi bernama JAMIN, sebagai publikasi data real count perolehan suara Pilpres 2019 berdasarkan pelaporan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Wakil Ketua TKN, Moeldoko, mengatakan bahwa ada 240 orang yang bekerja 24 jam secara bergantian yang menginput data C1 (hasil penghitungan suara di TPS) ke sistem aplikasi. "Jadi, TKN punya sebuah posko real count, sudah bekerja selama seminggu. Jumlah orang yang ada di sini 240 orang, satu shift 80 orang, jadi ada tiga shift terus 24 jam," ungkap dia, di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Grand Melia, Jakarta, Minggu (21/4).

Moeldoko menyatakan pihaknya akan terus terbuka mengenai perkembangan perolehan suara Pilpres 2019 beriringan dengan real count yang dilakukan KPU. Dengan memublikasikan war room ini, Moeldoko berharap publik mengetahui bahwa pihaknya tidak menyembunyikan data internal terkait hasil perolehan suara berdasarkan C1 yang didapatkan saksi TKN di lapangan.

"Karena memang tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Karena memang kita ingin semuanya ter-manage dengan baik, dengan terbuka. Good governance kita jalankan di sini, sehingga tak perlu lagi ada orang curiga, ada orang yang menanggapi miring," ujar dia. Moeldoko menegaskan proses input data real count yang dilakukan TKN memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, nantinya perolehan suara yang dikumpulkan oleh TKN akan dijadikan sebagai bahan koreksi jika ada kesalahan input yang dilakukan KPU. "Ini sebuah upaya untuk kita juga akan bisa mengoreksi kalau terjadi sesuatu di KPU. Kalau ada yang tidak selaras dengan kita, nanti kita bisa mempertanyakan di mana letak tidak samanya. Kalau ada penyimpangan juga bisa dipertanyakan. Ini sekaligus menjadi alat kontrol kami," jelas dia.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top