Tiongkok Tak Akui Paspor Perantauan

BEIJING - Pemerintah Tiongkok pada Jumat (29/1) menyatakan tak akan mengakui paspor warga negara Inggris perantauan (BN(O)/British National (Overseas) passport) yang dipegang oleh warga Hong Kong.

Langkah itu diambil Beijing setelah sebelumnya pemerintah Inggris bersiap untuk memberikan paspor BN(O) pada jutaan warga yang tinggal di bekas wilayah koloninya agar paspor ini bisa digunakan oleh warga untuk lolos dari tindakan keras Beijing terkait kebebasan berpendapat.

"Mulai 31 Januari, Tiongkok tak lagi mengakui apa yang disebut sebagai paspor BN(O) sebagai dokumen perjalanan dan dokumen jati diri, serta berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian.

Dalam pernyataan itu tak dijelaskan apa saja langkah-langkah nyata yang akan diambil Beijing terkait masalah sengketa keimigrasian di Hong Kong ini, namun yang pasti Tiongkok telah memulai kembali konfrontasi dengan Inggris serta kemungkinan Beijing akan mempersiapkan lebih banyak pembatasan bagi pemegang paspor BN(O).

Tadinya, Inggris menyatakan bahwa terhitung mulai Minggu (31/1), siapapun pemegang paspor BN(O) beserta keturunannya bisa mendaftar secara daring untuk mendapatkan visa yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Britania Raya. Setelah selama 5 tahun, pemegang paspor BN(O) bisa mengajukan kewarganegaraan Inggris.

Aturan keimigrasian ini dibuat Inggris sebagai tanggapan atas keputusan Beijing yang menerapkan undang-undang keamanan nasional yang baru bagi Hong Kong pada tahun lalu untuk meredam aksi protes demokrasi yang kadang disertai kekerasan.

Inggris menuding Tiongkok telah ingkar janji untuk menaati kesepakatan penyerahan Hong Kong pada 1997 yang isinya akan mempertahankan kebebasan dan otonomi di kota pusat keuangan dunia itu selama 50 tahun. Dalam pembelaannya, Inggris menyatakan bahwa tawaran paspor BN(O) diusulkan karena jadi tugas moral Inggris untuk melindungi warga di bekas wilayah koloninya.

Paspor BN(O) ini merupakan salah satu hasil kompromi antara Inggris dengan otoritas di Tiongkok saat dikembalikannya Hong Kong ke Negeri Panda.

Tepis Eksodus Massal

Pada tahun lalu sebenarnya sejumlah pejabat Tiongkok telah mempertimbangkan untuk tak mengakui paspor BN(O). Saat itu mereka bermaksud tak membolehkan pemegang paspor BN(O) melakukan perjalanan ke Tiongkok daratan.

Warga Hong Kong sendiri menggunakan paspor dan KTP Hong Kong saat meninggalkan kota itu. Saat masuk ke Tiongkok, mereka membutuhkan paspor Hong Kong atau surat ijin perjalanan dari Beijing. Warga Hong Kong sendiri hanya menggunakan paspor BN(O) saat tiba di Inggris atau negara lain yang mengakui dokumen keimigrasian itu.

Menurut seorang pakar di Pusat Study Tiongkok di Hong Kong yang bernama Willie Lam, tak diakuinya paspor BN(O) oleh Beijing merupakan sebuah pesan peringatan tegas agar Inggris dan negara lain agar tak merecoki masalah Hong Kong.

"Namun peringatan Beijing itu tak menyurutkan niat warga untuk mendaftarkan diri, apalagi amat sulit bagi otoritas di Hong Kong dan Tiongkok untuk mengetahui siapa saja yang mengajukan paspor BN(O) karena kantor Konsulat Inggris akan merahasiakannya," kata Lam.

Berdasarkan perkiraan, paspor BN(O) tersedia bagi sekitar 70 persen populasi di Hong Kong yang totalnya berjumlah 7,5 juta orang. Pengajuan paspor BN(O) meningkat lebih dari 300 persen sejak UU keamanan nasional diberlakukan pada Juli lalu dan pada pertengahan Januari lalu tercatat sudah ada 733 ribu orang yang mendaftar.

Terkait besarnya kuota bagi pengajuan paspor BN(O), pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, pada Kamis (28/1) menyatakan pemerintahnya tak merasa khawatir atas potensi terjadinya eksodus massal dari warganya."Amat mustahil sebanyak 2,9 juta warga Hong Kong akan hengkang ke Inggris. Yang terpenting bagi kami yaitu menjelaskan pada warga Hong Kong bahwa masa depan kota kami akan lebih cerah," pungkas Carrie Lam. SB/AFP/I-1