Tiongkok Persingkat Izin Visa Jurnalis Media Amerika Serikat

BEIJING - Ketegangan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) terus berlanjut. Tiongkok kini membatasi pemberian visa baru kepada jurnalis (pers) asing yang bekerja untuk organisasi atau kantor berita Amerika Serikat (AS) di Tiongkok.

Dalam sepekan terakhir, para jurnalis media-media AS yang mengurus perpanjangan rutin izin peliputan mereka, yang biasanya berlaku selama satu tahun, kini hanya diberi surat yang menyatakan bahwa permohonan mereka sedang diproses.

Para jurnalis asing kemudian diberi visa baru yang berlaku hanya sekitar dua bulan, jauh lebih pendek dari sebelumnya. Sebab, visa Tiongkok yang mereka terima terikat pada kartu pers tersebut.

Pemerintah Tiongkok menjelaskan bahwa surat keterangan pers sementara dan visa yang terkait dengannya dapat dicabut kapan saja.

Kondisi membuat wartawan yang terkena dampak kebijakan itu berada dalam kebingungan, tanpa mengetahui secara pasti berapa lama mereka akan dapat bermukim di Tiongkok.

Salah satu koresponden CNN, David Culver, merupakan salah satu jurnalis yang terdampak kebijakan baru itu. Selain itu, wartawan yang menjadi sasaran kebijakan baru ini termasuk warga negara AS dan non-AS yang bekerja di sejumlah media massa arus utama AS, termasuk Wall Street Journal.

Culver diberitahu oleh pejabat Tiongkok bahwa pembatasan baru tidak ada hubungannya dengan laporannya, melainkan sebagai tanggapan atas perlakuan administrasi Presiden AS, Donald Trump, terhadap jurnalis Tiongkok di AS.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa para diplomatnya di Beijing baru-baru ini diberitahu tentang tindakan pemerintah Tiongkok yang akan datang yang menargetkan media AS di Tiongkok.

"Amerika Serikat tentu saja bermasalah dengan tindakan yang diusulkan ini ... akan memperburuk lingkungan pelaporan di Tiongkok," kata Juru Bicara Kemenlu AS, Morgan Ortagus.

Morgan menegaskan tindakan Tiongkok itu membuktikan bahwa Partai Komunis Tiongkok takut pada pemberitaan media investigasi dan independen. Tindakan Tiongkok ini akan memperluas dan memperdalam pemahaman dunia tentang burukan kebebasan informasi di Tiongkok.

Kebijakan Balasan

Sebagai informasi, pemerintah berwenang AS pada Mei lalu juga membatasi durasi tinggal sebagian besar jurnalis Tiongkok yang ditugaskan meliput di AS menjadi hanya 90 hari.

Tiongkok mengeklaim tidak ada jurnalisnya yang mendengar kabar dari otoritas AS tentang status permohonan perpanjangan visa terbaru mereka, yang menurut mereka telah sangat mengganggu pekerjaan dan kehidupan para jurnalis itu.

Jika tidak ada persetujuan yang diberikan, jurnalis Tiongkok harus meninggalkan Amerika Serikat pada awal November mendatang, tepat ketika visa Tiongkok baru Culver akan berakhir.

"Inti dari masalah media antara Tiongkok dan AS adalah penganiayaan politik AS dan penindasan terhadap media Tiongkok karena mentalitas perang dingin dan bias ideologis," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, pada jumpa pers rutin di Beijing.

Chunying mengingatkan jika AS terus bergerak lebih jauh ke jalan yang salah, Tiongkok tidak punya pilihan selain membuat reaksi yang dapat dibenarkan dan diperlukan untuk tegas menegakkan hak-haknya yang sah.

Sementara itu, di awal 2020, Tiongkok telah mengusir sekitar selusin jurnalis dari beberapa media massa, seperti The New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal.

Hal itu dilakukan setelah pemerintahan Trump membatasi jumlah warga negara Tiongkok yang diizinkan untuk bekerja di kantor AS di media yang dikelola pemerintah Tiongkok, sehingga mengakibatkan pemotongan staf utama dalam operasi ini. n SB/CNN/P-4